Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi yang diikuti jajaran pejabat daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, kepala desa, lurah, serta para kepala sekolah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang akan dipusatkan di Yogyakarta pada Desember mendatang.
Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aknal Afandi, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas di seluruh lini pemerintahan daerah. “Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di semua lini pemerintahan daerah,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, kegiatan ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari kepala OPD, anggota DPRD, dan perwakilan BUMN/BUMD hingga kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.
Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,8 triliun, yang harus dikelola secara transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“APBD itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat sering kali lebih besar dari kemampuan anggaran, namun itu adalah tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan penuh integritas,” tegasnya.
Nursiah juga menyoroti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah. “Masyarakat kita luar biasa. Ada yang pasif menerima, ada yang aktif mencari tahu, bahkan ada yang proaktif melapor dan mengawasi. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan para narasumber yang turut memperkuat sistem pencegahan korupsi serta pemahaman terkait gratifikasi. “Banyak yang mengawasi kita, baik secara kelembagaan maupun oleh masyarakat. Tapi di atas semua itu, pengawasan tertinggi datang dari Allah. Maka mari kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang lurus,” tutupnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Loteng berharap seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat semakin memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
