Lombok Tengah (Inside Lombok) – Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng) bersama perwakilan Dinas PUPR menerima hearing sejumlah warga Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, yang tergabung dalam Aliansi Pasukan Pejuang Desa. Warga menuntut kepastian realisasi perbaikan jalan kabupaten ruas Serage-Kumbak.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi, Muhammad Ali mengatakan masyarakat ingin memastikan kepada pemda terkait dengan perbaikan jalan yang ada di desa tersebut. Masyarakat disebut hanya menerima janji dari tahun ke tahun, tapi tak kunjung terwujud meski tetap disuarakan.
“Sejak 22 tahun jalan Serage-Kumbak menuju pintu perbatasan Lombok Barat ini tidak pernah disentuh, padahal sumbangsih kami ke daerah sangat besar baik melalui pembayaran pajak, penyerapan hasil tani dan lainnya,” ujar Ali.
Sementara itu, warga lainnya, Saleh mengungkap hampir tiga kali pergantian kepala desa belum ada yang mampu jadi tumpuan untuk bisa bersuara di pemda. Apalagi harus berharap dari calon-calon DPR atau bahkan calon bupati. “Jangan sampai janji kali ini, tidak seperti janji-janji pada tahun-tahun sebelumnya. Harus jadi yang terakhir,” tegasnya.
Merespon tuntutan warga, Sekretaris Dinas PUPR Loteng memberi sinyal positif mengamini apa yang diinginkan warga agar segera direalisasikan tahun ini. “2025 ini kita sudah anggarkan biaya sekitar Rp2 miliar, kami pastikan itu. Masih dalam proses perencanaan, kira-kira bulan Juni-lah bisa dikerjakan,” jawabnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar berkomitmen mengawal Dinas PUPR terhadap program itu. “Kita lihat di LPSE nanti yang diumumkan secara terbuka semua bisa lihat, kalau masih hanya DPA kita tidak tahu, tapi yakin saja kalau sudah Sekdis PUPR mengatakan dikerjakan maka itu wajib dikerjakan,” katanya.
Pihaknya, mengakui kondisi sekarang tidak dipungkiri imbas daripada kebijakan efisiensi. Sehingga pihaknya pun sampai belum diberikan data. “Yang penting syukur-syukur semua bisa dikerjakan setelah adanya pengurangan, misalnya dana Rp5 miliar jadi Rp2 miliar dan lain sebagainya,karena keuangan daerah juga terbatas,” tandasnya. (fhr)
