Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ratusan guru honorer non database menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026), untuk menuntut kejelasan status kerja dan kesejahteraan. Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya massa berunjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Tengah dengan tuntutan serupa.
Aksi demonstrasi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Mayuki, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Para perwakilan DPRD mendengarkan aspirasi guru honorer yang disampaikan dalam forum terbuka.
Koordinator Lapangan aksi, Wildani Yahya, menyampaikan bahwa guru honorer non database masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, namun belum mendapatkan kepastian kerja hingga saat ini. “Kami menuntut kepastian kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan hukum. Jangan ada intimidasi, penghapusan data Dapodik, atau pemberhentian sepihak,” tegasnya.
Aliansi Guru Honorer Kabupaten Lombok Tengah juga menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut, di antaranya peningkatan kesejahteraan, kepastian penugasan, penghentian tekanan administratif, serta perlindungan hukum. “Kami meminta DPRD mendampingi perjuangan guru honorer non database yang belum terakomodir dalam kebijakan PPPK,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, menyatakan DPRD akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah mengirim surat resmi ke Kementerian PAN-RB terkait penataan guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK.
“Surat dari Pemerintah Daerah Loteng ke pemerintah pusat, khususnya MenPAN-RB, sudah dikirim. Saat ini tinggal menunggu jawaban dari pusat, dan DPRD akan terus mengawal proses tersebut,” tambah Ahmad.
Ahmad juga menegaskan komitmen DPRD Lombok Tengah untuk mengawal tuntutan guru honorer secara kelembagaan. “Semua tuntutan yang dibacakan hari ini akan kami kawal secara kelembagaan. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ujarnya.
