Lombok Tengah (Inside Lombok) – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM Nursiah, menegaskan bahwa pengelolaan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu diperdebatkan soal siapa yang mengelola, termasuk jika ada anggota dewan yang terlibat. Menurutnya, yang terpenting adalah pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal.
“Prinsip kami, untuk melayani program MBG, tentu harus dikelola secara baik oleh pihak yang berkompeten. Yang penting bagaimana pelayanan dan kualitasnya berjalan optimal,” kata Nursiah, Jumat (19/9).
Ia menekankan bahwa pengelolaan dapur MBG merupakan amanah dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memang bertugas memastikan distribusi makanan bergizi bisa sampai ke Sekolah. Karena itu, pihak yang ditunjuk harus benar-benar punya kapasitas. “Kalaupun ada yang terlibat dari unsur tertentu, termasuk dewan, itu bukan soal utama,” tegasnya.
Kendati demikian, program tersebut dianggap terkesan dimonopoli atau ada kepentingan dengan perusahaan tertentu, sehingga kualitas yang dihasilkan masih banyak dikeluhkan oleh pihak penerima bahkan beberapa kasus di Loteng, menu MBG tak dimakan oleh siswa karena keterlambatan distribusi. “Bagi kami, yang paling penting bagaimana pelaksanaan program ini benar-benar untuk rakyat,” tegas Nursiah.
Menurutnya, menu makanan yang disediakan harus terus dievaluasi, diperbaiki, dan disempurnakan agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat penerima program. “Intinya, kami mendukung siapa pun yang mengelola, selama kompeten dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai ada konflik kepentingan, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
