Lombok Timur (Inside Lombok) – Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lombok Timur (Lotim) telah mencapai lebih dari 98 persen atau Universal Health Coverage (UHC), tingkat keaktifan peserta masih di angka 76,56 persen, di bawah standar minimal 80 persen. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim berupaya meningkatkan jumlah peserta aktif guna memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal.
Bupati Lotim, Haerul Warisin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan. “Kami tidak ingin hanya angka cakupan UHC yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa peserta tetap aktif sehingga bisa mendapatkan manfaat layanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya dalam Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Lotim, Selasa (18/3).
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam meningkatkan tingkat keaktifan peserta BPJS di Lotim adalah kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta pekerja penerima upah dari badan usaha (PPU BU). Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mendorong badan usaha agar menjamin kepesertaan jaminan kesehatan bagi para pegawainya.
“Kami akan memastikan bahwa setiap pekerja, baik yang menerima upah maupun tidak, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Ini tanggung jawab kita bersama, termasuk para pengusaha,” tegasnya.
Selain itu, Haerul meminta Dinas Sosial untuk mengajukan peningkatan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat guna mengurangi beban anggaran daerah. Meski demikian, Pemkab tetap berkomitmen mempertahankan UHC di atas 98 persen, salah satunya dengan mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Di akhir rapat, Haerul menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas kerja sama yang telah berjalan sehingga Kabupaten Lombok Timur telah masuk dalam kategori UHC. Ke depan keaktifan kepesertaan akan terus didorong agar UHC bisa berjalan optimal. “Harapan kami, masyarakat Lombok Timur bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas, tanpa terkendala status kepesertaan yang tidak aktif,” pungkasnya. (den)
