Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa dari Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (13/4/2026), menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dan dugaan adanya praktik tidak wajar dalam distribusinya. Bupati Lotim, Haerul Warisin, meminta persoalan tersebut segera diusut dan dilaporkan jika ditemukan pelanggaran.
Koordinator lapangan aksi, M. Zaeni, menyampaikan demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi. Ia menilai aspirasi masyarakat selama ini belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah daerah.
“Ini bentuk kepedulian kami terhadap aspirasi masyarakat bawah yang belum tertangani dengan baik,” ujarnya.
Zaeni mengungkapkan adanya dugaan praktik pemindahan isi tabung elpiji 3 kg ke tabung nonsubsidi yang berpotensi merugikan masyarakat. Namun, ia menegaskan pihaknya belum menyimpulkan secara pasti dan masih mengumpulkan data.
“Kami menduga ada praktik pemindahan isi atau oplosan. Kalau kejadian ini terus berulang, kami siap membuka data pangkalan maupun agen yang kami miliki,” tegasnya.
Selain itu, GEMPUR juga menemukan indikasi pengiriman LPG 3 kg keluar Pulau Lombok menuju Sumbawa, Bima, dan Dompu melalui jalur transportasi bus. Massa aksi juga mengkritisi peran DPRD yang dinilai belum optimal dalam fungsi pengawasan.
“Kami tidak menuduh, tapi ada indikasi yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi isu yang menyudutkan pemerintah daerah,” katanya. “DPRD harus hadir di tengah masyarakat dan ikut melakukan pengawasan langsung, bukan hanya berbicara di atas meja,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lotim mengajak seluruh pihak untuk menelusuri penyebab kelangkaan guna menemukan fakta di lapangan. Ia meminta agar setiap dugaan penimbunan maupun pelanggaran distribusi segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Pangkalan dan pengecer ini yang berbahaya. Saya meminta untuk digeret langsung apabila ditemukan oknum pangkalan yang bermain. Itu pendekatan subversif harus dilakukan,” tuturnya saat hearing dengan massa aksi.
Haerul Warisin juga meminta masyarakat aktif melaporkan pangkalan yang menjual elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu serta mengawasi agen distribusi. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas setiap pelanggaran.
“Awasi juga agen saya dan jika melakukan hal di luar ketentuan yang berlaku, ajukan agar mereka dipecat. Hal ini dilakukan agar komitmen menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan tak ada oknum yang bisa bermain termasuk di lingkungan saya,” pungkasnya.
