Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil, gelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati, Polres, dan DPRD Lombok Timur (Lotim). Massa dalam aksinya menuntut agar pemerintah menutup tambang ilegal serta menolak eksploitasi alam di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan alam Lotim.
Dalam aksi yang dilaksanakan pada Rabu (03/09/2025) tersebut, massa yang berasal dari beberapa BEM perguruan tinggi di Lotim menuntut agar bupati dan DPRD mengevaluasi kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, seperti pajak dan galian C ilegal. Koordinator Umum Aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil, M. Eri Setiawan, mengatakan bahwa aksinya kali ini untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan menolak eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap alam di kawasan TNGR.
Beberapa tuntutan massa yakni menolak seaplane (pesawat amfibi) dan glamping (kemah mewah) di kawasan Rinjani, kereta gantung Rinjani, pembangkit listrik tenaga air, dan geotermal yang dianggap program secara senyap yang dilakukan pemerintah untuk mengeksploitasi Bukit Propok. “Geotermal ini akan ada dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di kawasan TNGR yakni Propok. Sehingga secara tidak langsung itu akan dikeruk dan merusak alam,” ucapnya.
Selain itu, massa juga menyoroti isu lingkungan di Lotim, seperti dampak dari tambak dan galian C. Bahkan massa menuntut bupati agar mencabut izin tambak yang tidak sesuai dengan MoU yang ada di sepanjang pantai, serta merevitalisasi segala kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal dan harus ditertibkan. Sementara itu Bupati Lotim, Haerul Warisin, langsung menemui massa aksi dan mengatakan bahwa segala tuntutan dari massa akan dilaksanakannya. Bahkan ia meminta massa aksi untuk mengawalnya agar dipercaya menindaklanjuti segala tuntutan tersebut.
Warisin juga menyampaikan bahwa terkait pajak, tidak ada kenaikan sama sekali pada saat ini. Bahkan saat ini di bawah kepemimpinannya sedang melaksanakan evaluasi terhadap data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). “Jika ada yang membayar lebih tinggi dari sebelumnya, maka laporkan dan akan dilakukan evaluasi oleh Tim Opjar,” paparnya. Untuk masalah lingkungan dan alam, ia menegaskan beberapa diantaranya berada di luar kendalinya. Namun ia akan meneruskan tuntutan massa tersebut ke ranah yang menanganinya, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
Begitu juga dengan Ketua DPRD Lotim, M. Yusri, menegaskan bahwa tuntutan dari massa adalah suara rakyat yang harus diperjuangkan bersama. Untuk itu ia berterima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya untuk evaluasi pihaknya dan kemajuan Lotim. Bupati dan ketua DPRD akan meneruskan tuntutan tersebut dengan ditandai penandatanganan kesepakatan antara massa dan para pemangku kebijakan.
