Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat untuk terdaftar dalam peserta BPJS Kesehatan. Namun saat ini tingkat keaktifan kepesertaan masih terbilang masih jauh dari jumlah yang didaftarkan oleh pemerintah sebagai penerima. Karenanya, data penerima diminta segera diperbaiki.
Jumlah kepesertaan masyarakat Lotim dalam BPJS Kesehatan sendiri menyentuh angka 98 persen dan sudah masuk dalam Universal Health Coverage. Namun tingkat keaktifan kepesertaan masih berada di bawah standar minimal yakni 76,57 persen.
Bupati Lotim, Haerul Warisin mengatakan bahwa dengan alokasi anggaran senilai Rp99 miliar dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, terbilang angka yang masih cukup besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dengan jumlah penduduk yang jauh di bawah Lotim. “Angka itu sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan kabupaten/kota lain. Tapi kan kita juga dibantu oleh pemerintah pusat juga dalam pengadaan jaminan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Besarnya jumlah yang dialokasikan tentu melihat besarnya jumlah penduduk, namun Bupati curiga dengan data penerima manfaat saat ini yang masih banyak belum diperbaharui. Misalnya seperti warga yang telah meninggal dunia maupun keluar negeri, masih ada yang terdaftar dalam BPJS dan rutin dibayarkan melalui PBI Pemda Lotim maupun dari pemerintah pusat. “Saya masih ada kecurigaan bahwasanya masih banyak orang yang tidak ada di sini (Lotim, Red) seperti meninggal dunia dan jadi tenaga kerja di luar negeri. Itu masih dibayarkan, maka saya minta datanya segera diperbaharui,” tegasnya.
Jumlah yang saat ini dibayarkan oleh pemerintah Lombok Timur tentunya sebenarnya harus semakin berkurang dengan adanya yang meninggal dan keluar negeri. Akan tetapi Bupati juga khawatir untuk melakukan pengurangan terkait dengan kepulangan yang tidak menentu dari para TKI.
“Dengan angka Rp99 miliar ini semoga bisa kita tunaikan, dan salah satu cara menurunkan adalah dengan meminta pengurangan jumlah yang kita tanggung dari daerah kepada pusat. Nantinya pusat yang ambil alih beberapa kepesertaan,” paparnya.
Data yang pasti terkait jumlah masyarakat yang meninggal dunia dan menjadi TKI yang masih masuk dalam kepesertaan BPJS belum ada. Sehingga kemungkinan nama masyarakat yang meninggal dunia masih disetorkan iurannya oleh pemerintah daerah, itu dipintanya harus diperbaharui supaya mempunyai data yang pasti. (den)
