Lombok Timur (Inside Lombok) – Sejumlah petani dan warga di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan penerapan sistem barcode pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka menilai kebijakan tersebut menyulitkan karena barcode hanya dapat digunakan di satu SPBU tempat pendaftaran dilakukan.
Seorang petani asal Kecamatan Lenek, Mulki, mengaku kesulitan membeli solar ketika stok di SPBU terdaftar habis. Ia mengatakan kebutuhan bahan bakar untuk mesin pertaniannya mendesak, namun sistem tidak mengizinkan pembelian di SPBU lain. “Kalau solar di SPBU tempat biasa itu kosong, saya gak bisa beli di tempat lain. Padahal kerjaan di sawah harus jalan,” ungkap Mulki, pemilik traktor.
Menurut Mulki, banyak petani awalnya mengira barcode tersebut bisa digunakan di semua SPBU, tetapi kenyataannya sistem hanya berlaku di lokasi pendaftaran, sehingga memperlambat kegiatan di lapangan.
Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Kasturi, membenarkan bahwa barcode memang hanya berlaku di satu SPBU dan mengakui sistem itu masih kaku. “Setiap barcode terdaftar di SPBU terdekat. Kalau mau pindah, harus ada rekomendasi baru dan barcode lama dinonaktifkan,” terangnya.
Selain petani, warga umum juga terdampak aturan tersebut. Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, puluhan warga menutup sementara aktivitas SPBU setempat pada Senin (20/10/2025) untuk memprotes penerapan QR Code pada pembelian solar dan pertalite.
Kepala Desa Rarang, Lalu Sahradi, menyebut kebijakan itu terlalu rumit dan membebani masyarakat kecil. “Banyak warga yang bolak-balik ke kabupaten untuk urus QR Code. Prosesnya lama, dan kalau gagal, harus diulang lagi,” jelasnya.
Sahradi menambahkan, aturan yang terlalu birokratis berdampak pada aktivitas ekonomi warga, termasuk sektor pertanian dan fasilitas umum. Setelah dilakukan dialog antara warga dan pengelola SPBU, disepakati adanya penyesuaian mekanisme pembelian agar masyarakat tetap bisa memperoleh solar tanpa hambatan.
