Lombok Timur (Inside Lombok) – Bawaslu Lombok Timur (Lotim) temukan adanya dugaan keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) dalam politik praktis pada proses Pilkada 2024. Saat ini Bawaslu Lotim telah melaporkan sebanyak 7 orang ASN atas keterlibatan politik praktisnya ke Komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti.
Beberapa ASN yang dilaporkan tersebut ditemukan menghadiri kegiatan deklarasi relawan bakal calon Pilkada 2024. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Lotim, Jumaidi mengatakan bahwa 2 dari 7 ASN yang dilaporkan ke KASN tersebut diduga telah melakukan politik praktis pada Maret 2024 lalu, sedangkan 5 di antaranya diduga menghadiri deklarasi relawan paslon pada Pilkada 2024.
“Ketujuh ASN ini sudah kita rekom ke KASN,” ungkapnya, Selasa (08/08/2024). Rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Lotim ke KASN tersebut agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya sebelum dilaporkan ke KASN, pihak Bawaslu terlebih dahulu menelusuri kebenaran laporan dan mengumpulkan beberapa bukti yang pas. “Jadi adanya informasi awal sangat penting bagi kita untuk melakukan pleno dan kita lakukan penelusuran,” lanjut Jumaidi.
Pihaknya berharap dengan adanya 7 ASN yang telah diketahui melakukan politik praktis menjadi gambaran bagi beberapa pihak yang dilarang secara aturan agar tidak melakukan hal serupa, serta tetap mengedepankan netralitas pada Pilkada 2024.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lotim, M. Juaini Taofik mengaku belum mendapatkan surat dari KASN terkait adanya ASN di lingkup Pemda yang terindikasi melakukan politik praktis. “Sampai saat ini kita belum menerima rekomendasi tertulis dari KASN terhadap para pegawai yang diduga ada keterlibatan politik praktis,” jelasnya. (den)
