Lombok Timur (Inside Lombok) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur (Lotim) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengelola jaringan internet di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui satu pintu. Kebijakan ini digagas untuk menekan biaya pengeluaran internet yang selama ini mencapai sekitar Rp55 miliar per tahun.
Kepala Diskominfo Lotim, Fauzan mengungkapkan pengelolaan internet selama ini masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD, yang dinilai menyebabkan pemborosan. “Belanja internet kita setiap tahun mencapai Rp55 miliar. Padahal aturannya, pengelolaan jaringan internet memang menjadi kewenangan Diskominfo,” tegasnya, Jumat (25/7).
Fauzan menjelaskan, pihaknya telah memiliki jaringan intranet dengan jangkauan hingga 28 kilometer yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan akses internet ke seluruh OPD. Bahkan jaringan yang tersedia saat ini mencakup dua kecamatan di sekitar Kota Selong. Dengan jaringan ini, pemanfaatan internet dapat dilakukan lebih efektif, efisien, dan terkontrol.
Menurut Fauzan, pengelolaan satu pintu juga memungkinkan penyesuaian alokasi internet sesuai kebutuhan masing-masing instansi. “Misalnya, Dinas Dukcapil yang melayani pembuatan KTP online tentu akan mendapat kuota lebih besar dibandingkan OPD lain yang tidak banyak menggunakan layanan daring,” jelasnya.
Selain efisiensi, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengontrol penggunaan internet agar tidak disalahgunakan. “Kami akan menerapkan filtrasi, sehingga jaringan di kantor tidak digunakan untuk membuka konten negatif, menonton YouTube di jam kerja, atau bahkan bermain judi online,” tegas Fauzan.
Fauzan menambahkan, pada akhir pekan jaringan internet akan dialihkan ke ruang publik seperti taman, masjid, dan taman baca masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Langkah ini, menurutnya, dapat menghemat pengeluaran internet daerah hingga Rp2,5 miliar per tahun, tanpa mengurangi kualitas layanan. “Jaringannya akan tetap cepat dan tidak ribet, jadi tidak perlu khawatir soal koneksi,” tambahnya.
Wakil Bupati Lotim, Moh. Edwin Hadiwijaya mendukung penuh inisiatif ini. Ia menegaskan, pengelolaan internet oleh Diskominfo akan memastikan anggaran daerah lebih terarah. “Semua instansi akan mendapatkan jatah sesuai kebutuhannya. Dengan begitu, OPD tidak perlu lagi menyiapkan jaringan sendiri,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap skema ini dapat memperkuat efisiensi belanja daerah, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan jaringan internet di lingkungan pemerintahan. (den)
