Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur (Lotim), Haerul Warisin membantah tudingan bahwa pendataan penerima bantuan modal UMKM dilakukan oleh tim suksesnya sebelum pelantikan. Bantahan itu disampaikan menyusul protes warga Desa Aik Dewa terkait bocornya data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran. Kepala Desa Aik Dewa menyebut pendataan tersebut bukan berasal dari desa dan menduga dilakukan oleh tim sukses Bupati dan Wakil Bupati.
Kepala Desa Aik Dewa, Sosiawan Putra mengatakan pihak desa tidak pernah melakukan pendataan penerima bantuan UMKM dan belum menerima data resmi terkait program tersebut. Ia menyebut pendataan itu terjadi sebelum Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik dan diduga dilakukan oleh tim sukses.
“Data itu sebelum Bupati terpilih dilantik, data itu entah dari mana. Secara resmi kami belum menerima datanya dan kami dari pemdes tidak pernah membuat data UMKM, mungkin tim lain punya perbuatan, mungkin timses atau apalah yang banyak menimbulkan kerusuhan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Haerul menegaskan bahwa data penerima bantuan dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan proposal kelompok UMKM yang masuk. Ia mengatakan verifikasi administrasi dan teknis dilakukan terhadap sekitar 31 ribu penerima di Lombok Timur. “Nah itu yang membuat penyalurannya lama saat ini, syaratnya juga harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing,” ujarnya.
Haerul membantah anggapan bahwa bantuan tersebut ditujukan bagi tim sukses. Ia menegaskan bahwa bantuan disiapkan untuk warga yang benar-benar memiliki usaha kecil, termasuk pedagang asongan, bakulan, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha rumahan dengan modal di bawah Rp1 juta.
“Saya kucurkan anggaran dengan hajat membantu para UMKM, bukan untuk yang tidak punya usaha. Saya tidak tau mana tim saya dan yang tidak, bahkan Kadis Koperasi yang dulu dan sekarang kan bukan tim saya kalau berpikir seperti itu,” paparnya.
Ia juga mengakui adanya laporan warga mengenai data penerima yang tidak tepat sasaran. Haerul mengatakan akan memperhatikan keluhan tersebut agar penyaluran berikutnya lebih akurat. “Ini biarkan jalan, tapi kalau ada kritikan dan benar ada pelanggaran, maka harus dirubah. Saya tidak mau lihat adanya kekeliruan-kekeliruan, rubah itu,” pungkasnya.
