Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan warga Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa menuntut Kepala Desa mengganti dana yang diduga diselewengkan serta mundur dari jabatannya. Aksi berlangsung pada Senin (23/11/2025) dan sempat diwarnai ketegangan karena kepala desa tidak segera menemui massa.
Koordinator aksi, Lukmanul Hakim, menyebut dugaan penyelewengan anggaran telah terjadi sejak 2022 dan mencapai ratusan juta rupiah. Ia mengatakan sejumlah alokasi dana desa diduga tidak direalisasikan sesuai peruntukan, termasuk dana BUMDes sebesar Rp17 juta, anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar Rp70 juta, insentif guru ngaji dan marbot sekitar Rp40 juta, dana operasional TK/PAUD tahun 2024 sekitar Rp46 juta, serta anggaran kain kafan masyarakat miskin sekitar Rp16 juta.
Ia menyebut sebagian dana telah dikembalikan, masing-masing Rp23 juta pada Agustus dan Rp70 juta pada pekan lalu. “Total dana yang diduga diselewengkan waktu itu sekitar Rp250 juta, namun seiring berjalannya waktu kita perkirakan menyentuh Rp400 juta,” katanya.
Massa aksi menilai kepala desanya tidak menunjukkan itikad baik memenuhi kewajiban pengembalian dana. Mereka menuntut seluruh dana dikembalikan, kepala desa mundur dari jabatan, serta ketua BPD juga mengundurkan diri.
“Justru yang bersangkutan ini terkesan lalai untuk membayar hutang uang yang digunakan itu. Ini dasarnya kami menggelar aksi dan sudah tidak layak lagi memimpin di desa ini. Alhamdulillah untuk BPD sudah bersedia mundur,” ujar Lukmanul Hakim.
Saat akhirnya menemui massa, Kepala Desa Lendang Nangka Utara, M. Tahir, mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Namun ia menolak mundur dari jabatannya, sehingga warga menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut.
