Lombok Timur (Inside Lombok) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur (Lotim), Widayat menanggapi pernyataan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata NTB, Mawardi, yang menilai Bupati Lotim tidak mengedepankan dialog dalam menangani konflik pelaku wisata antara Lotim dan Lombok Tengah (Loteng) di kawasan Pantai Ekas. Widayat menyebut pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan.
Widayat menyampaikan pihaknya justru telah menjalin komunikasi aktif dan terbuka sejak awal bersama para pihak terkait. Ia mengungkap bahwa dialog intensif sudah dibangun bersama stakeholder pariwisata Loteng, termasuk dengan melibatkan pihak kepolisian dari Sat Polairud Polres Lotim untuk membahas standar keamanan di kawasan Ekas. Widayat menyayangkan pernyataan Mawardi yang dinilai bisa memicu kesalahpahaman di tengah upaya menciptakan solusi damai.
Menurutnya, komentar di media seharusnya didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika persoalan, bukan asumsi yang memperkeruh suasana. Terkait video Bupati Lotim yang viral saat tengah meminta pelaku wisata dan wisatawan asal Loteng meninggalkan Pantai Ekas, Widayat meminta agar kejadian tersebut tidak dilihat secara sepihak.
“Langkah spontan Bupati merupakan bentuk respon atas keluhan langsung dari pelaku usaha pariwisata setempat yang merasa tersisih oleh aktivitas wisata dari luar daerah,” katanya.
Widayat menyebut, keluhan pelaku wisata lokal antara lain menyangkut praktik monopoli spot surfing oleh pelaku wisata dari Loteng. Disebutkan bahwa wisatawan hanya diajak berselancar lalu langsung kembali ke wilayah mereka tanpa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Ekas.
Ia juga menyinggung adanya ketegangan yang kerap terjadi di lokasi antara pelaku wisata dari dua daerah, bahkan sampai memicu cekcok fisik. Hal inilah, kata Widayat, yang menjadi latar belakang kehadiran Bupati di lokasi. “Pak Bupati sebenarnya sedih dengan kondisi ini. Beliau datang untuk mendengar langsung, bukan untuk membuat situasi tambah runyam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Widayat menegaskan bahwa Bupati Lotim tidak bermaksud mengusir siapa pun, melainkan hendak mengatur ulang sistem agar aktivitas pariwisata di kawasan Ekas berjalan tertib dan memberi manfaat merata. “Yang diinginkan adalah pengaturan, bukan pengusiran. Tujuannya agar kawasan ini terbuka dan aman bagi semua pelaku dan wisatawan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, saat ini Bupati telah menyiapkan beberapa skema pengelolaan kawasan Ekas yang ramah dan inklusif. Rencana ini akan disinergikan dengan aspirasi pelaku wisata dari Lombok Tengah agar tercipta kesepakatan bersama.
Tak lupa, Widayat harapkan agar Dinas Pariwisata Provinsi NTB berperan sebagai mediator dan pengayom dalam menyelesaikan konflik ini. “Kami harap Dispar Provinsi bisa memberi arahan yang menyejukkan. Sebab mereka adalah rumah besar bagi semua pelaku pariwisata di NTB,” pungkasnya. (den)
