Lombok Timur (Inside Lombok) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Moh. Edwin Hadiwijaya kembali menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong efisiensi tata kelola dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang digelar di Aula Kantor Camat Jerowaru, Rabu (4/6).
Salah satu sorotan utama Wabup adalah perlunya integrasi antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPDAH) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurutnya, penyatuan dua sistem ini bukan sekadar penyederhanaan administratif, tetapi langkah strategis menuju pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan efisien.
“Kami tidak ingin sosialisasi ini hanya berhenti sebagai acara seremonial. Ini harus menjadi ruang dialog, tempat para kepala desa bisa menyampaikan aspirasi dan gagasan, terutama soal penguatan perangkat daerah tanpa menambah beban pemdes,” tegasnya.
Wabup Edwin juga mengungkapkan optimismenya terhadap peningkatan PAD melalui reformasi anggaran dan optimalisasi peran desa. Ia memperkirakan, dengan pengelolaan yang tepat, potensi kenaikan PAD bisa mencapai 75 persen. Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah daerah.
“Kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat. Beban belanja rutin, termasuk gaji PPPK paruh waktu, menjadi tekanan tersendiri,” ungkapnya. Dengan jumlah honorer yang mencapai 9.500 orang, serta ribuan calon PPPK yang telah mengikuti tes, Pemkab dituntut cermat dalam menyiapkan anggaran melalui APBD.
Ia pun menekankan bahwa tantangan tersebut hanya bisa diatasi jika ada kerja sama erat antara pemerintah kabupaten dan desa. “Jangan sampai satu pihak memikul beban sendirian. Kita harus hadapi ini bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, Camat Jerowaru, Sirah, turut menyampaikan berbagai tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. Mulai dari keterbatasan air bersih hingga kerusakan saluran irigasi yang berimbas pada sektor pertanian dan ekonomi warga. Ia juga menyebutkan bahwa capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) masih belum optimal per akhir Mei, namun tetap optimistis bisa dikejar menjelang tenggat waktu bulan depan.
Sosialisasi Perda ini tidak hanya bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan desa tentang regulasi pajak dan retribusi, tapi juga memperkenalkan integrasi sistem SIPDAH dan Siskeudes sebagai upaya mempercepat pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sinergi antar level pemerintahan.
Dengan pendekatan yang partisipatif dan strategi yang terintegrasi, Pemkab Lotim berharap mampu menjawab tantangan sekaligus memperkuat fondasi tata kelola yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. (den)
