Lombok Timur (Inside Lombok) – Mulai Februari mendatang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menaikkan besaran retribusi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Taman Rinjani Selong. Kebijakan itu pun dikeluhkan para pedagang, lantaran besarannya dinilai tidak masuk akal.
Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, L Saprudin mengatakan bahwa kenaikan tarif retribusi PKL yang dikenakan itu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024.
Dirincikan, retribusi yang dikenakan terhadap PKL yang tidak menempati bangunan permanen yakni Rp5 ribu per hari dan iuran kebersihan yang sebanyak Rp4 ribu per hari. “Yang tidak menempati bangunan permanen sebelumnya itu gratis, dan sekarang telah kita atur untuk retribusinya,” terangnya, Jumat (26/01/2024).
Sedangkan penarikan retribusi bagi PKL yang menempati lapak permanen di sekitar Taman Rinjani Selong kini tarifnya dinaikkan. Di mana sebelumnya dikenakan pajak Rp75 ribu per bulan menjadi Rp100 ribu untuk per bulannya. Selain itu, ada juga iuran kebersihan yang dikenakan Rp5 ribu per hari sehingga total yang dibayarkan dalam per bulannya yakni Rp250 ribu.
Sementara itu, salah seorang pedagang inisial SM mengaku merasa diberatkan dengan kenaikan tarif tersebut lantaran selama ini retribusi yang dibayarkannya tak sesuai dengan fasilitas yang mereka dapatkan. “Ini kita hanya menempati lahan saja tapi pajaknya sebesar itu, kalau memang seperti itu silahkan berikan kami fasilitas juga,” keluhnya.
Fasilitas yang dikeluhkan sendiri yakni tidak adanya fasilitas listrik yang didapatkannya seperti pedagang yang menempati lapak permanen, bahkan Taman Rinjani Selong pun terkesan gelap, sehingga daya tarik pengunjung menjadi minim. “Ini yang kita gunakan cuma lahan aja, bahkan lampu taman aja cuma beberapa yang menyala membuat pengunjung sedikit dan hasil penjualan kita juga sedikit,” tuturnya. (den)
