Lombok Timur (Inside Lombok) – Dugaan penggelapan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, mendapat sorotan publik. Seorang oknum agen BRILink diduga mencairkan dana milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat tanpa sepengetahuan pemilik rekening sejak 2019 hingga 2025, dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan turut menyeret oknum pendamping PKH.
Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur, Eko Rahadi, , meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki kasus tersebut meski belum ada laporan resmi. Ia menyebut sebagian besar KPM di pedesaan belum memahami penggunaan ATM dan buku tabungan sehingga bergantung pada pendamping PKH atau agen BRILink.
“Ini sudah hampir tujuh tahun hak-hak warga miskin digelapkan. Sesuai KUHP terbaru, dugaan penggelapan dana bantuan negara termasuk tindak pidana korupsi dan merupakan delik biasa, jadi bisa diproses tanpa menunggu laporan,” tegasnya.
Eko menegaskan ketidaktahuan warga tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Ia menyatakan sedikitnya lima KPM di Pringgasela telah teridentifikasi sebagai korban. “Banyak warga yang tidak mengerti cara mencairkan bantuan, jadi jangan sampai ketidaktahuan ini dimanfaatkan untuk tindakan penyimpangan. Jangan permainkan hak masyarakat kecil,” ujarnya.
Selain meminta penegakan hukum, Eko mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh agen BRILink dan pendamping PKH di wilayah tersebut. “Ini bisa jadi fenomena gunung es. Kami mendesak audit dan penindakan agar tidak terus terjadi pemerasan terhadap penerima bansos,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Lombok Timur yang berharap proses penanganan berjalan cepat dan transparan untuk memulihkan hak warga terdampak serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.
