Lombok Timur (Inside Lombok) – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah usai dilakukan. Siswa dan siswi baru pun sudah mulai melakukan aktivitas belajar di jenjang sekolah lanjutan seperti SD, SMP maupun SMA sederajat. Namun, beberapa sekolah tetap saja minim peminat murid baru.
Jumlah penerimaan siswa pada sekolah menjadi persoalan yang dihadapi saat ini, padahal sudah dilakukan program sistem zonasi agar sekolah dapat menampung siswa dan siswi secara merata. Namun ada beberapa sekolah yang memang minim peminat lantaran fasilitas yang tak memadai, seperti ruang kelas dalam kondisi rusak akibat gempa lalu.
Seperti yang terjadi pada SDN 2 Batuyang, Kecamatan Pringgabaya yang menerima 13 siswa baru pada tahun ajaran ini. Hal itu lantaran kondisi ruang kelas yang masih memprihatinkan.
Diungkapkan Kepala Sekolah SDN 2 Batuyang, Zohra bahwa melihat adanya ruang kelas yang masih memprihatinkan. Para wali murid enggan untuk menyekolahkan anaknya di SDN 2. Padahal sudah disosialisasikan bahwa ruang kelas akan diperbaiki pada bulan Agustus 2024 nanti.
“Karena kondisi ruang kelas yang masih memprihatinkan membuat para orangtua juga enggan untuk menyekolahkannya, meski sudah kita sampaikan akan segera diperbaiki,” ungkapnya, Selasa (16/07/2024).
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik mengatakan bahwa persoalan jumlah peserta yang diterima lebih sedikit dengan sekolah lainnya, ia meminta kepada pihak sekolah agar tidak menghiraukan hal tersebut. “Kualitas sekolah yang baik dan maju tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah siswa, jadi jangan terlalu dihiraukan,” terangnya.
Juaini meminta agar pihak sekolah yang mendapatkan lebih sedikit murid baru pada tahun ini untuk tidak berkecil hati. Namun harus dibuktikan dengan prestasi dan kualitas pendidikan pada sekolah tersebut.
Terkait dengan ruang kelas SDN 2 Batuyang yang masih rusak akibat gempa, ditegaskannya sudah mulai melaksanakan program rehabilitasi sekolah tersebut. Bahkan sebelumnya pihaknya telah menganggarkan rehabilitasinya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,7 miliar.
“Memang kita cukup telat rehabilitasinya karena telat menerima laporan dan juga proses administrasi yang mendetail. Kan namanya pakai uang negara tidak bisa seperti sulap tapi harus detail dulu administrasinya,” jelas Juaini. (den)
