Lombok Timur (Inside Lombok) – Satlantas Polres Lombok Timur menyatakan informasi mengenai adanya razia lalu lintas penertiban kendaraan bermotor dan surat di wilayah Lombok Timur (Lotim) tidak benar. Sebelumnya, informasi soal razia itu sempat membuat geger masyarakat.
Kasatlantas Polres Lombok Timur, AKP Tira Karista mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar, terutama yang disebarluaskan melalui media sosial dan pesan berantai. Ia menegaskan, masyarakat hanya perlu mempercayai informasi yang keluar langsung dari kanal resmi kepolisian.
“Kalau informasi itu bukan dari media sosial resmi kami, jangan langsung dipercaya. Sekarang semua orang bisa bikin statement, termasuk oknum atau masyarakat sipil. Jadi saya harap warga Lombok Timur bisa lebih cerdas dalam memfilter informasi,” tegas Tira.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya informasi tidak benar yang menyebutkan adanya operasi lalu lintas besar-besaran setiap hari oleh pihak kepolisian, bahkan menyebut angka pelanggaran yang tidak pernah disampaikan secara resmi.
“Angka 400.000 pelanggaran yang disebut-sebut itu tidak benar, tidak pernah keluar dari mulut kami. Kalaupun ada razia, itu sesuai dengan jadwal resmi dan maksimal dilakukan dua kali dalam sehari. Kami juga terbatas dalam jumlah personel,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa operasi yang dilakukan merupakan bagian dari penegakan hukum rutin, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi demi keselamatan bersama. “Kami tidak bermaksud untuk show off. Ini murni untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan. Karena dari pelanggaran kecil seperti tidak pakai helm, bisa berujung pada kematian,” ucapnya.
Menurut data dan evaluasi mingguan pihak kepolisian, kecelakaan lalu lintas masih kerap terjadi di wilayah Lombok Timur, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan korban jiwa. “Saya sendiri pernah temui korban kecelakaan, seorang pelajar, yang mengalami benturan di kepala karena tidak pakai helm. Setelah kami ajak komunikasi, ternyata sudah tidak bisa mendengar. Ini yang kami khawatirkan, bagaimana masa depannya?” ungkapnya prihatin.
Tira juga menyoroti dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas, khususnya jika korban adalah kepala keluarga. “Bayangkan jika kepala keluarga meninggal karena kecelakaan, bagaimana nasib istri dan anaknya? Ini menyangkut masa depan,” tambahnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, termasuk membawa kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang. “Tolong jangan hanya yang di depan saja pakai helm. Kepala yang di belakang juga sama pentingnya. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah,” pesannya.
Terkait pajak kendaraan, Tira menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dinas pendapatan daerah (Dispenda). Sementara pelanggaran seperti SIM dan STNK tetap menjadi ranah kepolisian. “Setiap instansi punya aturan masing-masing. Jadi masyarakat juga harus paham alurnya,” jelasnya.
“Nanti kalau ada operasi seperti Operasi Zebra, pasti akan kami umumkan di media sosial resmi kami. Jangan percaya pada informasi dari media sosial yang tidak jelas dan bisa menyesatkan,” tutupnya. (den)
