Lombok Timur (Inside Lombok) – Forum Kajian dan Komunikasi Masyarakat (FKKM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur di Sikur, Senin (22/12). Massa memprotes dugaan keterlibatan oknum pimpinan Bulog dalam kasus pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam aksi tersebut, massa menilai penanganan hukum kasus beras SPHP belum berjalan maksimal. Mereka menduga adanya hubungan tidak sehat antara pihak internal Bulog Lombok Timur dengan aparat penegak hukum, sehingga proses hukum dinilai lambat dan tidak transparan.
Koordinator aksi FKKM, Zaini, menyampaikan pihaknya menduga keterlibatan petinggi Bulog Lombok Timur dalam jaringan pengoplosan beras. Ia juga menilai adanya dugaan regulasi internal yang digunakan untuk membenarkan praktik penyimpangan. “Kami melihat ada indikasi keterlibatan oknum Bulog Lombok Timur dalam kasus beras oplosan ini. Jangan sampai aturan dijadikan tameng untuk menutup praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Zaini.
Selain itu, FKKM menyoroti dugaan pungutan liar dan praktik kerja sama Bulog dengan mitra yang dinilai melampaui ketentuan. Massa juga menduga adanya pola perdagangan yang bersifat memaksa dan tidak sejalan dengan fungsi Bulog sebagai lembaga negara penjaga ketersediaan dan kualitas pangan. “Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Beras SPHP dikonsumsi langsung oleh masyarakat, jadi tidak boleh ada permainan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, Supermansyah, membantah keterlibatan pihaknya dalam praktik yang dituduhkan massa aksi. Ia menegaskan seluruh kegiatan Bulog telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. “Saya tegaskan, semua proses berjalan sesuai SOP. Tidak ada seperti yang disampaikan dalam orasi tadi,” katanya.
Terkait tuntutan FKKM agar Bulog Lombok Timur memberikan klarifikasi dan jawaban tertulis, Supermansyah menyatakan pihaknya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bulog Pusat karena menyangkut data dan kebijakan lembaga secara nasional. “Kami akan berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban resmi,” tutupnya.
