Lombok Timur (Inside Lombok) – Meski masuk dalam top 110 event nasional yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, penyelenggaraan Alunan Budaya Desa (ALBD) Pringgasela kedelapan belum mendapatkan sentuhan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB. Padahal, penyelenggaraan kegiatan tersebut tinggal beberapa hari lagi.
Ketua Panitia ALBD Pringgasela, Feri Irawan mengatakan sampai saat ini belum ada dukungan yang masuk dari Pemprov NTB meski sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan beberapa dinas serta bahkan Penjabat Gubernur lama dan yang baru menjabat saat ini. “Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa dinas bahkan Pj Gubernur yang lama dan yang baru, tapi sama saja. Hanya diberikan harapan tanpa tindak lanjut,” ucapnya, Rabu (10/07/2024).
Feri mengakui pada pelaksanaan ALBD tahun lalu mendapatkan dukungan dari pemprov, namun ketika masuk sebagai event nasional seperti saat ini dukungan yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. “Harapan kami sangat jauh dari ekspektasi, sampai saat ini satu dinas pun belum terkonfirmasi mensupport event kami,” katanya.
Dikatakan Feri, pihak penyelenggara ini menampilkan hal yang lebih baik dalam ALBD tahun ini berhubung masuk dalam KEN 2024. Hamun hal itu terkendala lantaran keterbatasan anggaran dan dukungan yang didapatkan dari pemprov. “Sekarang pas kita masuk KEN kita tidak mendapatkan dukungan seperti pelaksanaan sebelumnya, terlebih pada dukungan anggaran,” ungkapnya.
Dari Pemda Lotim sendiri melalui Dinas Pariwisata (Dispar) diakuinya sudah mendapatkan suntikan anggaran. Namun hal itu dirasa masih kurang dari kebutuhan sehingga mencoba untuk memenuhi kekurangan dengan berbagai cara. “Untuk memenuhi kebutuhan anggaran itu kita punya beberapa opsi seperti menjual merchandise, sisa kas kegiatan, dan beberapa program lainnya. Namun ia tidak ingin membebankan masyarakat dengan meminta dukungan anggaran,” terangnya.
Sementara dukungan dari kementerian untuk pelaksanaan ALBD Pringgasela tersebut tidak diberikan dalam bentuk pendanaan, melainkan diberikan dukungan penyewaan fasilitas kegiatan melalui vendor. “Kita tidak terima dana segar namun diberikan dukungan berupa fasilitas. Kalau di presentasikan hanya 20 persen dari kebutuhan kita,” pungkasnya. (den)
