Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam momentum peringatan Hari Kartini, sejumlah organisasi non-pemerintah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi mereka atas kepedulian dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (21/4) di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Juaini Taofik. Dalam forum tersebut, aliansi menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu penting yang berkaitan dengan perempuan, anak, serta keluarga, terutama menyangkut wacana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Pihak aliansi mengaku khawatir rencana tersebut akan berdampak pada efektivitas penanganan isu-isu strategis yang selama ini ditangani DP3AKB. “Kami menyampaikan kegamangan terhadap wacana penggabungan dinas karena dikhawatirkan akan mengurangi fokus pada isu-isu perempuan dan anak,” ujar salah satu perwakilan aliansi secara tidak langsung.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Juaini Taofik menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penggabungan DP3AKB dengan OPD lain. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya memahami peran penting dinas tersebut dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program-program terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga isu disabilitas dan inklusi sosial. Ia menekankan bahwa keberadaan DP3AKB masih sangat dibutuhkan dalam kerangka pembangunan inklusif di daerah.
Lebih jauh, Sekda juga menyampaikan bahwa Pemkab Lotim tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, di mana isu kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menjadi perhatian serius. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan berbagai masukan masyarakat, termasuk tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, akan menjadi bagian dari kebijakan strategis ke depan.
“Pemerintah daerah menegaskan bahwa sinergi dengan tokoh adat dan agama akan terus diperkuat dalam menyelesaikan persoalan sosial ini,” kata Sekda melalui pernyataan tidak langsung.
Ia menambahkan, efektivitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput akan menjadi kunci keberhasilan upaya-upaya tersebut.
Sementara itu, menyambut momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei mendatang, pemerintah juga berencana mengangkat isu pendidikan yang menyentuh perempuan dan anak sebagai bagian dari kampanye sosial yang melibatkan berbagai pihak.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil, Ririn Hayudiani, menyampaikan rasa lega atas respons positif dari pemerintah. Ia menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang baik untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. “Kami yakin bahwa pemda tetap berkomitmen memberikan perhatian maksimal terhadap isu perempuan dan anak,” ungkapnya dalam kutipan tidak langsung.
Menurutnya, keberadaan DP3AKB sangat penting untuk memastikan pengarusutamaan isu gender dan inklusi sosial. Ia berharap kolaborasi strategis antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat demi mewujudkan Lombok Timur yang SMART dengan perspektif pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (den)
