Lombok Timur (Inside Lombok) – Sejumlah warga Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, mengeluhkan tidak menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sejak beberapa tahun terakhir.
Pengaduan itu mengungkap dugaan penggelapan dana bantuan yang ditarik dari rekening penerima manfaat oleh oknum agen BRI Link tanpa sepengetahuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Kasus tersebut mencuat setelah warga melakukan pengecekan rekening koran ke perbankan.
Praktik itu diduga berlangsung sejak 2018 hingga 2025 dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dana bantuan yang terus masuk ke rekening penerima diduga dicairkan tanpa izin dan tidak pernah disalurkan kepada KPM.
“Dana itu ternyata tetap masuk, tapi tidak pernah kami terima. Semua transaksi penarikan dilakukan tanpa pemberitahuan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Temuan tersebut memicu keresahan karena bantuan yang semestinya menopang kebutuhan hidup warga diduga hilang selama bertahun-tahun.
Mediasi sempat digelar antara KPM, pendamping, Sekretaris Desa, dan agen BRI Link. Dalam pertemuan itu, agen BRI Link mengaku pencairan dilakukan atas instruksi oknum pendamping dan menunjukkan bukti komunikasi.
“Agen itu mengatakan bahwa itu arahan instruksi dari pendamping. Ia mengaku tidak berani jika tidak berani dan menunjukkan semua bukti komunikasi antara agen dan pendamping,” ungkap warga tersebut.
Oknum agen BRI Link yang diduga terlibat membenarkan adanya pencairan, namun menyebut hal itu sebagai kesalahpahaman terkait kartu penerima bantuan yang diduga tertukar.
“Saya kan tidak tau siapa orang yang punya kartu atau bukan. Kebetulan nama pemegang kartu dengan yang ada dalam kartu itu mirip dan alamatnya juga sama, jadi saya hanya mencairkan saja,” paparnya.
Kepala Desa Pringgasela Selatan, Baihaki, menyatakan telah menerima laporan dari warga dan mendengar dugaan keterlibatan oknum pendamping dan agen BRI Link. Ia memastikan pihak desa akan memanggil seluruh pihak untuk menelusuri informasi secara lebih jelas.
“Saya dengar informasi itu juga, tapi tidak berani memastikan. Nanti akan kita panggil semua pihak ke Kantor Desa dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya. Ia menambahkan tidak akan melarang warga menempuh jalur hukum bila dugaan tersebut terbukti.
Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pringgasela belum memberikan tanggapan meski telah beberapa kali dihubungi oleh Inside Lombok.
