Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatatkan peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, yakni menyentuh angka 80,47 persen atau senilai Rp487,74 miliar. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain evaluasi per-triwulan, perbaikan basis data pajak daerah, dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
Sebagai catatan, pada 2023 PAD Lotim tercatat hanya 58,94 persen atau senilai Rp386,03 miliar. Pelaksanaan transaksi elektronik dalam pemerintah daerah, baik untuk belanja maupun pendapatan, disebut turut memberikan kontribusi positif pada peningkatan PAD Lotim di 2024. Di mana sampai 31 Desember 2024, sekitar 74,18 persen pajak daerah telah diproses melalui kanal digital, 19,46 persen semi-digital, dan hanya 6,36 persen yang dilakukan secara tunai.
Keberhasilan ini juga diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memberikan penghargaan kepada Lotim sebagai peringkat ketiga terbaik dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di wilayah Nusa Tenggara dan Papua (Nusampua).
Penjabat Bupati Lotim, Muhammad Juaini Taofik menyampaikan hal tersebut dalam Evaluasi Kinerja (Evkin) Triwulan I Periode II Tahun 2024 yang berlangsung pada Selasa (14/1), di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan peluncuran Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH), sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“SIPDAH itu kita harapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelaporan serta pembayaran pajak, serta memperkuat pajak daerah sebagai instrumen pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juaini juga menyampaikan upaya perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, hanya ada satu BUMD yang masih membutuhkan perhatian, yaitu PT. Energi Selaparang, yang pengelolaannya harus ditingkatkan. Evaluasi terhadap hutang piutang macet, pengembangan usaha produktif, serta pemantauan capaian RKAP 2025 menjadi langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kinerja PT. Energi Selaparang.
Di bidang pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga melaporkan keberhasilan dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Jerowaru, dengan 3.865 sambungan rumah yang mencakup sekitar 77,3 persen dari 5.860 jiwa. Program pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, seperti petani tembakau, juga turut diimplementasikan.
Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) diharapkan dapat menjadi rumah bagi UMKM di Lotim untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas-puskesmas setempat, yang telah memperkenalkan empat jenis layanan baru dengan standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh 15 narasumber dari Kemendagri RI, Juaini dinilai berhasil menunjukkan peningkatan dalam kinerja pemerintahan daerah, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut terutama dalam pengelolaan BUMD, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi. (den)
