Lombok Timur (Inside Lombok) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur (Lotim) mempercepat pendampingan terhadap pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul penutupan sementara sejumlah unit akibat persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hingga kini, DLH telah menerima 53 permohonan pendampingan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala DLH Lotim, Pathurrahman, menyatakan dari total permohonan tersebut, sebanyak 29 dapur telah mendapatkan pendampingan langsung. “Per hari ini sudah ada 53 SPPG yang mengajukan pendampingan. Dari jumlah itu, 29 sudah kami dampingi, dan sisanya akan terus kami proses sesuai permohonan yang masuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah dapur MBG di Lombok Timur (Lotim) mencapai sekitar 200 unit lebih dan tidak semuanya terdampak penutupan. Permohonan pendampingan juga datang dari pengelola yang ingin memastikan pengelolaan limbah sesuai standar. Persoalan utama yang ditemukan di lapangan adalah lemahnya pengelolaan limbah cair.
“Kami melihat pengelolaan limbah cair masih perlu ditingkatkan. Yang paling penting adalah memastikan limbah itu terkelola dan tidak mencemari lingkungan,” tegasnya.
DLH memberikan pendampingan berupa edukasi dan arahan teknis terkait sistem IPAL, termasuk keberadaan bak kontrol, bak pengolahan, serta pemisah minyak dan lemak. “Secara teknis, IPAL itu harus memiliki beberapa tahapan pengolahan. Ada pemisah minyak dan lemak, serta bak kontrol agar limbah tidak langsung dibuang ke lingkungan,” jelasnya.
Meski demikian, DLH tidak terlibat dalam pembangunan fisik IPAL yang menjadi tanggung jawab pengelola dapur. Untuk mempercepat pendampingan, DLH membentuk tim khusus berjumlah 15 personel yang dibagi dalam tiga kelompok dan ditugaskan turun ke lapangan setiap hari.
Selain limbah cair, DLH juga menekankan pengelolaan sampah padat agar tidak mencemari lingkungan. Dengan pendampingan yang terus dilakukan, DLH berharap seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi standar, sehingga operasional yang sempat dihentikan dapat kembali berjalan normal.
