Lombok Timur (Inside Lombok) – Pengelolaan anggaran di Pemda Lombok Timur (Lotim) dinilai masih boros dan tidak efisien. Salah satunya karena Pemda Lotim memiliki terlalu banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu pun diakui menjadi sorotan kalangan dewan di DPRD Lotim.
Ketua DPRD Lotim, Murnan menilai jumlah OPD di Pemda Lotim cukup banyak, sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Mulai dari anggaran gaji pegawai hingga operasionalnya.
“Saya lihat memang OPD ini yang masih terlalu banyak, sehingga berdampak pada pengeluaran karena jumlah pegawai yang semakin banyak, dan tentunya operasional OPD,” katanya, Senin (14/11).
Murnan juga mengakui belum mengetahui secara pasti apakah kerja setiap OPD tersebut bisa optimal, ataukah program yang dijalankan menjadi tumpang tindih. Selain itu, kinerja masing-masing OPD pun masih jadi pertanyaan. “Ini kita tidak tahu kan apakah dia bekerja atau tidak, jangan-jangan saling tumbuk programnya. Sebenarnya kita mau semua ini berjalan optimal,” tuturnya.
Dikatakan Murnan, daerah yang memiliki PAD yang cukup banyak justru memiliki struktur OPD yang minim dan dapat bekerja secara efektif. Hal itu berbanding terbalik dengan Lotim yang memiliki PAD lebih rendah tapi OPD-nya melimpah. “Mereka butuh program untuk bisa jalan. Kalau tidak ada program, bagaimana bisa jalan? Terkecuali kalau banyak uang mungkin bisa mempekerjakan siapa saja,” terangnya.
Murnan menilai keberadaan OPD yang ada di lingkup Pemda Lotim harus dievaluasi kinerjanya, apakah efektif atau tidak sesuai dengan hasil audit penilaian nantinya. Terkecuali jika memang OPD itu saling membantu untuk meningkatkan kinerja pendapatan, program, dan target capaiannya.
“Kalau bisa efektif saling membantu antar OPD, saya pikir itu efektif jika memang harus membutuhkan OPD yang banyak. Tapi balik lagi nantinya dengan hasil penilaian kinerja OPD,” pungkasnya. (den)
