Lombok Timur (Inside Lombok) – Gerakan Pemuda Desa Ekas Buana menggelar hearing terbuka bersama Kepala Desa Ekas Buana di Kantor Desa, Senin (5/1/2026), untuk menyampaikan tuntutan terkait transparansi anggaran, pelayanan publik, lingkungan, dan infrastruktur. Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah desa dan perwakilan pemuda sebagai bagian dari pengawasan tata kelola pemerintahan desa.
Koordinator Hearing Gerakan Pemuda Ekas Buana, Ahmad Zaitul Majdi, menyatakan hearing digelar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral pemuda terhadap kemajuan desa. “Hearing ini bukan untuk mencari konflik, tetapi sebagai upaya mendorong pemerintahan desa agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan warga lokal,” tegas Ahmad.
Dalam hearing tersebut, pemuda menyampaikan 13 tuntutan, di antaranya keterbukaan penggunaan Dana Desa dan BumDes melalui publikasi laporan pertanggungjawaban, audit investasi yang masuk ke desa, prioritas tenaga kerja lokal, perbaikan jalan, kepastian anggaran kepemudaan, serta penindakan praktik ilegal pemoboq yang merusak ekosistem laut. Selain itu, pemuda juga menyoroti persoalan sampah di kawasan pantai, irigasi, transparansi pendataan bantuan sosial, legalitas tanah BTN, dan penganggaran sekretariat bersama pemuda.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Ekas Buana, Ahmad Nursandi, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dengan memasang enam baliho laporan alokasi dan realisasi anggaran di lima dusun dan kantor desa. Pemerintah desa juga akan memanggil perusahaan investor untuk menindaklanjuti keluhan terkait tenaga kerja outsourcing serta mendorong perekrutan tenaga kerja lokal.
Pemerintah desa juga menyampaikan telah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait kondisi jalan menuju kawasan wisata Pantai Kura-kura, serta menyepakati pencairan anggaran kepemudaan sebesar Rp15 juta dalam waktu dekat. Kesepakatan lain mencakup penyediaan tong sampah di kawasan pantai, penertiban pungutan liar di Pantai Surga dan Pantai Dagong, pembangunan irigasi sementara, serta pengawasan proyek KNMP dan koordinasi lintas desa di Teluk Ekas untuk menekan praktik pemoboq lampaq.
Perwakilan pemuda lainnya, Juliandi, menegaskan komitmen pengawalan atas hasil hearing tersebut. “Kami akan terus mengawasi realisasi komitmen ini. Jika tidak dijalankan sesuai kesepakatan, pemuda siap menempuh langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Seluruh hasil hearing dituangkan dalam surat komitmen bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa Ekas Buana, dengan kesepakatan pertemuan rutin antara pemerintah desa dan pemuda setiap satu bulan sekali.
