Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan keseriusannya dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Lotim, Haerul Warisin, saat mengikuti sesi wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/7) di Mataram.
Dalam kesempatan itu, Haerul menegaskan pihaknya telah berhasil melampaui target kepesertaan jaminan sosial, dengan capaian di atas 30 persen. Angka ini mencerminkan keseriusan daerah dalam memastikan setiap elemen masyarakat terlindungi secara sosial.
Bupati memaparkan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menyasar berbagai kelompok strategis, di antaranya seluruh pekerja di sektor formal seperti perusahaan dan proyek konstruksi, perangkat desa, kader kesehatan, hingga badan keamanan desa. Bahkan, sebanyak 17 ribu petani tembakau juga akan dijadikan peserta aktif sebagai langkah perlindungan bagi sektor pertanian yang rentan terhadap risiko kerja.
Tak hanya itu, kelompok masyarakat miskin akan difasilitasi untuk ikut dalam program ini melalui bantuan iuran, termasuk pekerja migran asal Lombok Timur serta keluarganya. Pemerintah daerah juga menyasar pelaku UMKM, dengan mencatat sebanyak 73 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan difasilitasi secara bertahap.
Sebagai bentuk dukungan awal, Pemkab telah menyiapkan skema pemberian modal tunai bagi UMKM antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Bantuan ini akan menjadi tahap awal sebelum nantinya dialihkan ke bentuk perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan di tahun berikutnya.
Terkait pembiayaan, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa dana untuk program ini tidak bersumber dari Dana Desa (DD), melainkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak membutuhkan regulasi tambahan yang kompleks dan mempercepat pelaksanaannya. “Tujuan kita jelas, tidak boleh ada warga Lombok Timur yang tidak terlindungi. Ini juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Bupati.
Ia menambahkan bahwa mulai tahun depan, Pemkab juga akan mengembangkan program ini dengan bimbingan serta edukasi masyarakat, bukan hanya bantuan tunai. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Paritrana Award sendiri merupakan penghargaan bergengsi dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas kontribusinya dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Wawancara di tingkat provinsi ini menjadi tahap seleksi awal menuju penilaian di tingkat nasional. (den)
