Lombok Timur (Inside Lombok) – Polres Lombok Timur (Lotim) memantau sejumlah kepala desa yang didemo warganya terkait tuntutan transparansi penggunaan Dana Desa. Kepolisian menyatakan siap memproses secara hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan anggaran desa.
Kasi Humas Polres Lotim, Nikolas Osman, mengatakan pemantauan dilakukan terhadap pemerintah desa yang menjadi sasaran aksi demonstrasi. Pihaknya akan melakukan pendalaman apabila terdapat potensi dugaan tipikor. “Kita pantau dan amati, nanti sekiranya ada potensi nanti bisa kita turun tangan,” jelasnya, Selasa (13/01/2025).
Nikolas menegaskan, dalam penanganan perkara tipikor, aparat penegak hukum tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Kasus tipikor termasuk delik umum sehingga dapat diusut langsung apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa.
“Kita terus monitor desa-desa yang di demo ini seperti di Gelanggang, Madayin dan desa lainnya sudah masuk radar,” paparnya.
Ia menjelaskan, Unit Tipikor Polres Lotim akan melakukan pendalaman terhadap desa-desa yang didemo. Pemerintah desa akan dimintai klarifikasi terkait permasalahan yang dipersoalkan warga, disertai pemeriksaan dokumen pelaporan serta peruntukan Dana Desa.
“Nanti sekiranya ada indikasi penyelewengan dalam pemeriksaan dokumen, maka akan kita lanjut dalami dan minta bantuan ke inspektorat untuk diaudit,” pungkasnya.
