Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata menggelar aksi protes di Kantor Bupati dan Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim), Selasa (20/01/2026), terkait dugaan buruknya pengelolaan sektor pariwisata. Aksi tersebut berujung ricuh setelah massa tidak ditemui Bupati Lotim dan terjadi adu dorong dengan aparat keamanan. Kericuhan mengakibatkan sejumlah orang dari massa aksi dan aparat mengalami luka-luka.
Kericuhan bermula saat massa meminta masuk ke Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Adu dorong antara massa dan aparat keamanan kemudian terjadi dan berkembang menjadi keributan di halaman kantor.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Bupati Lotim mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata. Massa menilai polemik pengelolaan sejumlah destinasi wisata, seperti Sunrise Land Lombok (SLL) dan Bale Mangrove, diduga berkaitan dengan kedua pejabat tersebut.
“Kita menduga aktor intelektual polemik di Bale Mangrove dan SLL ini yakni dua orang itu yang pertama Kadis Pariwisata dan Staf Khusus itu,” papar Kordum Aksi, Abdul Qadir Jaelana.
Massa menilai kedua pejabat tersebut tidak cakap dalam mengelola pariwisata, baik dari sisi pengetahuan, disiplin keilmuan, maupun kebijakan yang diambil. Massa aksi terus berupaya menemui Bupati Lotim untuk menyampaikan tuntutan, namun tidak berhasil sehingga situasi kembali memanas.
Saat kericuhan berlangsung, beberapa massa aksi disebut sempat dibekuk oleh oknum yang tidak dikenal dan bukan dari pihak keamanan. Satu orang dilaporkan dijambak di halaman Kantor Bupati, yang memicu reaksi keras dari massa aksi.
“Ini kan jelas sekali sudah masuk di model premanisme dan kriminalisasi, jangan sampai kami menduga Bupati memang menyetujui kehadiran oknum pengaman aksi ini di luar APH,” ucap Ketua Umum PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan.
