Lombok Timur (Inside Lombok) – Adanya keluhan tentang pelayanan kesehatan bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang dipersulit hingga tidak mendapat obat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim). Dinas kesehatan setempat pun diminta memantau pelayanan di semua puskesmas, bila perlu turun langsung untuk inspeksi mendadak (sidak).
Bupati Lotim, Haerul Warisin memperingatkan semua puskesmas agar berlaku adil kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan untuk mengakses layanan kesehatan, masyarakat hanya perlu membawa KTP-el sebagai pengganti kartu BPJS dan itu tidak boleh ditolak. “Tidak boleh lagi puskesmas menolak masyarakat yang berobat menggunakan KTP-el, jika masih ada yang mencari kartu BPJS, maka saya akan turun sidak,” tegasnya, Rabu (09/07/2025).
Seluruh masyarakat yang tadinya harus memiliki kartu BPJS sekarang disebutnya hanya perlu menggunakan KTP saja. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan yang baik, karena masih banyak yang mencari kartu BPJS dan banyak yang tidak melayani dengan baik dengan alasan obat tidak ada. “Tidak boleh lagi beralasan tidak ada obat di puskesmas, itu sudah tanggung jawab dari faskes. Berikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berencana akan melakukan sidak atau memanggil semua Kepala Puskesmas untuk diberikan penjelasan agar tidak ada salah komunikasi di lapangan yang membuat pelayanan bagi masyarakat menjadi keliru dan tidak baik. “Saya akan sidak, dan bila perlu kumpulkan semua Kepala Puskesmas,” pungkasnya. (den)
