Lombok Timur (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim), M. Juaini Taofik menyoroti fenomena pernikahan anak yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Ia mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, bahkan mengaku memutar video pernikahan anak tersebut hingga tiga kali sebagai bentuk refleksi.
“Sebagai pemerintah, kita tak punya banyak pilihan selain terus berupaya,” ujarnya, Selasa (27/05/2025). Juaini menyebut, kasus pernikahan dini di Lombok seharusnya menjadi pelajaran berharga, terutama karena banyak terjadi pada anak-anak dari keluarga yang tidak utuh. Hal ini kerap menjadi tantangan dalam upaya pencegahan, karena keterlibatan keluarga sangat berpengaruh.
Selain itu, Sekda juga menyoroti fenomena pernikahan antar kampung yang dinilai masih dipandang wajar oleh sebagian masyarakat. Padahal, ia menegaskan, apa yang dianggap lazim belum tentu sejalan dengan prinsip pembangunan yang responsif terhadap gender.
Ia menyebut, meski regulasi seperti Perda dan Perdes tentang usia perkawinan telah tersedia, penerapannya akan sulit jika tidak dibarengi dengan kesadaran kolektif masyarakat. “Perubahan sosial semacam ini membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan perencanaan yang matang. Tidak bisa hanya dari atas, kita harus hadir langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Juaini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan laki-laki dalam isu gender. Menurutnya, selama ini kesadaran gender lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Padahal, pria juga perlu memiliki pemahaman, misalnya dalam hal penggunaan alat kontrasepsi, yang penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi pasangan.
Ia meyakini, tanpa pelibatan laki-laki, penurunan angka kematian ibu dan anak akan sulit dicapai hanya dengan peningkatan layanan kesehatan semata. Sekda juga menegaskan bahwa membuat aturan adalah hal yang mudah, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada implementasinya, apalagi jika berbenturan dengan norma adat dan nilai agama yang kuat di masyarakat.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, yang berdampak pada peningkatan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur dari posisi sembilan ke peringkat tujuh di tingkat provinsi.
Sebagai penutup, Sekda menyatakan bahwa Lombok Timur telah memiliki keberanian untuk menyuarakan hal yang salah, melalui regulasi yang ada. Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi tetap menjadi faktor kunci keberhasilan. Ia mengapresiasi adanya pendampingan dari berbagai pihak, yang ia sebut sebagai energi dan motivasi untuk terus melanjutkan perjuangan.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi hasil Musrenbang ke dalam RPJMD serta perlunya memastikan program-program tersebut direncanakan dan dianggarkan secara tepat melalui APBD dan diturunkan hingga ke tingkat desa. (den)
