Lombok Timur (Inside Lombok) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Moh. Edwin Hadiwijaya, menyerukan pentingnya penataan dan pencatatan barang milik daerah secara lebih tertib dan terstruktur.
Wabup Edwin menyoroti masih banyaknya kendala dalam pengelolaan aset daerah, salah satunya akibat mutasi pegawai yang menyebabkan tidak berlanjutnya dokumen administrasi. Ia menegaskan bahwa jabatan-jabatan strategis seperti pengelola barang dan aset seharusnya diperlakukan secara khusus agar tidak terjadi kekosongan informasi atau ketidakteraturan dalam penatausahaan barang. “Kita butuh keberlanjutan dalam pencatatan. Jangan sampai hanya karena pindah tugas, data jadi tidak sinkron,” ujar Wabup.
Selain menekankan pentingnya kesinambungan administrasi, ia juga memberi perhatian khusus pada proses penghapusan aset yang sudah tidak layak guna. Menurutnya, barang-barang yang sudah tidak digunakan perlu segera dihapus agar tidak menjadi beban pengelolaan maupun pemeliharaan.
Wabup juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan aset. Ia meminta seluruh pengelola dan operator barang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga badan daerah untuk disiplin dalam memenuhi batas waktu laporan. Hal ini dinilai sebagai upaya konkret memperbaiki tata kelola aset secara menyeluruh. “Dari laporan yang tepat waktu itu kita bisa lihat masalah yang muncul, dan dari situ juga kita bisa cari solusinya,” jelasnya.
Dirinya berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemahaman para pengelola terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dapat meningkat, sehingga pengelolaan aset ke depan menjadi lebih akuntabel dan tertib. “Kita mulai dari sekarang membenahi pencatatan barang dan aset. Ini bukan hanya soal administratif, tapi juga soal tanggung jawab kita terhadap keuangan daerah,” tutup Wabup. (den)
