Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah pusat memutuskan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dampaknya, Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperkirakan kehilangan sekitar Rp180 miliar dari total anggaran yang biasa diterima setiap tahun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswandi, mengatakan pemotongan tersebut cukup besar karena dana itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik. “Pusat sudah memiliki kebijakan seluruh daerah di Indonesia itu sudah dimaklumkan oleh pemerintah pusat, bahwa ada pemotongan anggaran transfer ke daerah dan dana desa,” ujarnya, Selasa (14/10).
BKAD KLU kini mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian desa. Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga Pemda KLU harus menyesuaikan kembali kebijakan belanja daerah bersama eksekutif dan legislatif.
“Program paling berdampak dari potongan anggaran DAK itu cukup besar, DAU itu paling besar. Sehingga angka-angka yang lain, yang masuk ke KLU ini angka yang sudah ditentukan penggunaannya,” jelasnya.
Mala menambahkan, penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dilakukan sebelumnya berpotensi tidak selaras dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. “Karena anggaran pagu indikatif yang kemarin sudah kita susun bersama sudah tidak mencerminkan lagi dengan angka pendapatan daerah, terutama dari dana transfer,” bebernya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memeriksa kembali rencana kerja dan memprioritaskan belanja yang bersifat wajib, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program prioritas.
“OPD-OPD mengecek kembali mana yang paling prioritas, kemudian dari perencanaan misalnya mana hasil Musrenbang, mana pendekatan-pendekatan secara teknokratik dan lain sebagainya. Itu akan dicek kembali pembiayaannya, kemampuan kita untuk melakukan pembiayaan itu,” katanya.
Meski menghadapi pemotongan anggaran, Mala tetap optimistis visi misi kepala daerah serta program prioritas di KLU dapat terlaksana. “Nanti program prioritas-prioritas, seperti visi misi pak Bupati bisa tetap terlaksana, program pusat prioritas, provinsi juga bisa terlaksana di Kabupaten KLU. Tentu kembali lagi bagaimana formulasi pembiayaannya,” pungkasnya. (dpi)
