Lombok Utara (Inside Lombok) – Pembangun alun-alun kota di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp12-13 miliar. Alun-alun sebagai ikon dari KLU ini direncanakan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, karena anggarannya sudah ada disediakan untuk tahap pertama.
“Tahap pertama ini baru tersedia anggaran Rp5,8 miliar itu fisiknya. Jadi belum bisa meng-cover semuanya, baru beberapa item yang penting di dalam alun alun itu yang bisa diselesaikan dengan angka itu,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, Kahar Rizal, Senin (10/3).
Nantinya dari besaran anggaran tersebut, item-item yang terbangun diantaranya tampak depan alun-alun, jalan akses masuk kantor bupati, jogging track dan fasilitas lainnya yang sudah ada dalam perencanaan. Kendati demikian, dalam pembangunan ini, Bupati KLU meminta agar pengerjaanya bisa selesai dalam satu tahap.
“Jadi beliau (Bupati KLU, Red) menyampaikan, kalau bangun alun-alun ini satu tahap selesai. Makanya tadi meminta kepada kami untuk segera menghitung dan mengestimasi kebutuhan anggarannya berapa,” ungkapnya.
Sebelumnya, perhitungan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan alun-alun ini tidak lebih dari Rp15 miliar, meskipun estimasi awalnya sebesar Rp18 milar. Namun melihat dari desain yang ada, ada beberapa item yang dikurangi, sehingga anggarannya bisa berkurang.
“Kemarin kami pernah diberikan harapan oleh TPAD menambah uang, sehingga totalnya mungkin lebih kurang antara Rp12-13 miliar. Itu bisa kita selesaikan tuntas (semua terbangun),” katanya.
Sementara itu, targetnya untuk pembangunannya pada tahun ini. Jika melihat secara teknis sudah siap semua. Seperti, DED (Detail Engineering Design) dan anggaran sudah siap untuk tahap pertama. Hanya saja sekarang yang masih menjadi persoalan, terkait dengan hibah lahan dari TNI kepada Pemerintah Kabupaten yang belum tuntas. Dimana lahan Koramil yang berada di sekitar kantor Bupati KLU dipindahkan. Kendati, saat ini masih dalam proses untuk surat hibahnya.
“Jadi kami sudah minta izin, Februari kemarin (harusnya,red) kita sudah eksekusi, ya mereka memberikan dukungan juga sebenarnya, cuma hingga saat ini kami masih menunggu. Minimal kita dapatkan izin saja dulu walaupun surat hibahnya belum, tapi itu kan dalam proses. Jangan sampai itu menghambat. Andai kata di Maret ini sudah diberikan izin, kami sudah bisa lelang bulan 3 ini (lahannya,red),” demikian. (dpi)
