Lombok Utara (Inside Lombok)– DPRD Lombok Utara (KLU) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama mereka adalah mendengarkan pandangan umum dari berbagai fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi memberikan sorotan tajam, terutama mengenai transparansi anggaran dan pemerataan pembangunan.
Wakil Ketua II DPRD, Made Kariasa, menyampaikan bahwa setiap fraksi telah memberikan catatan kritis, masukan, dan harapan agar perubahan APBD ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Masing-masing fraksi menyampaikan catatan kritis, masukan, dan harapan agar perubahan APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Selasa (23/9).
Pandangan dari berbagai fraksi menunjukkan adanya perhatian serius terhadap sejumlah isu krusial. Fraksi PDI Perjuangan sendiri menekankan perlunya langkah tegas terhadap proyek pembangunan yang mangkrak atau belum tuntas. Fraksi ini juga menyoroti optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Serta, mereka menuntut adanya langkah serius dan merata dalam upaya penanganan kemiskinan di setiap kecamatan.
Fraksi Gerindra sendiri memberikan penekanan pada pengelolaan keuangan daerah yang harus lebih transparan. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa.
Kemudian Fraksi Partai Demokrat meminta agar perubahan APBD 2025 lebih fokus pada belanja yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. Mereka menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih jauh dari harapan dan mendesak agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif.
“Selain itu, fraksi lain seperti Fraksi Golkar, Fraksi PNI, dan Fraksi Gabungan (PBB, PKB, dan Keadilan Nasional) berharap pandangan ini bisa menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Berbagai masukan dan catatan kritis dari DPRD ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam merumuskan Perubahan APBD 2025. “Artinya dengan kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, pro rakyat, dan mampu mendorong kemajuan KLU secara menyeluruh,” imbuhnya. (dpi)
