Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) membentuk satuan tugas (satgas) di setiap kecamatan untuk menangani persoalan lahan pembangunan gerai dan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini dilakukan menyusul terbatasnya aset desa yang dapat digunakan, di mana dari 43 desa hanya 9 desa yang memiliki lahan siap bangun.
Asisten III Setda KLU, Gatot Sugihartono, mengatakan satgas tersebut dipimpin oleh camat dan bertugas mengkoordinasikan persoalan lahan di masing-masing desa. Temuan dan rekomendasi dari satgas akan diteruskan kepada Bupati KLU untuk ditindaklanjuti.
“Apabila lahannya sudah ada, itu nanti dimanfaatkan. Untuk pembangunan fisiknya memang banyak syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya, Rabu (26/11).
Beberapa kendala lahan yang muncul di antaranya lokasi yang tidak sesuai—seperti berada di kawasan pegunungan—serta luas lahan yang tidak memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP. Gatot menyebutkan satgas akan merumuskan solusi melalui koordinasi internal di masing-masing kecamatan sebelum disampaikan ke Bupati KLU.
“Kalau satu-satu ditangani, akan sulit. Maka biarkan mereka berdiskusi per kelompok kecamatan,” jelasnya.
Satgas juga akan turun langsung mengecek lahan milik Pemda yang berpotensi digunakan untuk pembangunan. Bupati KLU nantinya akan memberikan kemudahan dalam proses pemanfaatan lahan tersebut. Adapun mekanisme penggunaan lahan pemda mengacu pada Inpres yang mensyaratkan skema sewa dan luas minimal 6 are. Ketentuan mengenai pinjam pakai tanpa biaya belum dapat dipastikan.
“Dalam aturan tertulisnya sewa, apakah bisa pinjam pakai, kami belum lihat,” katanya.
Pembangunan fisik KDMP akan dilakukan bertahap. Saat ini Pemda fokus pada tahap pertama, di mana empat lokasi—termasuk di Sokong dan Gumentar—dilaporkan sudah memiliki data lahan yang clear dan siap dikerjakan. “Kalau tidak terkejar di tahap 1, akan dilanjutkan pada tahap 2,” pungkasnya.
