Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Anggota Komisi II DPR RI menggelar Diskusi Demokrasi dan Kepemiluan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif publik untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu.
Ketua Bawaslu KLU, Deni Hartawan, mengatakan forum tersebut menjadi ajang sinergi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. “Bawaslu KLU secara aktif telah melaksanakan program pendidikan pemilih selama ini,” ujarnya.
Program pendidikan pemilih yang dijalankan Bawaslu KLU melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, universitas, dan komunitas lokal. Terbaru, Bawaslu menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka KLU untuk memperluas jangkauan kegiatan tersebut.
“Program ini (pendidik pemilih, red) melibatkan sekolah, universitas, komunitas lokal, terakhir kemarin membangun MOA dengan Kwarcab Pramuka KLU,” terangnya.
Ketua Bawaslu NTB, Iratip, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong pengawasan inklusif untuk pemilu mendatang. “Ini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. “Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat vital untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan,” ujarnya.
Menurut Fauzan, pengawasan kolektif masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. “Kalau ada yang salah, kita luruskan, kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil,” jelasnya.
