Lombok Utara (Inside Lombok) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2025 telah ditetapkan, menandai era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Penetapan ini difokuskan pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Ardianto, mengungkapkan bahwa keputusan ini selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, yang meminta daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor vital. “Konsentrasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai edaran Menteri Dalam Negeri, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan waktu pelaksanaannya,” ujarnya, Rabu (1/10).
Lebih lanjut, pada penetapan APBD-P ini penyesuaian anggaran dilakukan secara menyeluruh. Pada belanja operasional, terjadi kenaikan yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru. Kenaikan ini mencakup belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. “Sehingga di pos belanja ini terjadi penyesuaian dan peningkatan dari APBD murni 2025,” katanya.
Sementara itu, belanja modal juga mengalami peningkatan, khususnya untuk pengadaan peralatan dan mesin, serta pembangunan jaringan jalan dan irigasi. Dimana, peningkatan ini tidak menyentuh belanja modal tanah. “Kemudian APBD-P juga mengalokasikan Rp5 miliar sebagai penyertaan modal tetap untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perseroda Tioq Tata Tunak,” jelasnya.
Dikatakan, peningkatan belanja ini tak lepas dari sumber-sumber pendapatan baru yang berhasil digali oleh Pemda KLU. Dirincikan peningkatan pendapatan berasal dari dividen perusahaan daerah, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BSI, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
