Lombok Utara (Inside Lombok) – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuka blokir anggaran 99 kementerian/lembaga yang terkena efisiensi. Pembukaan ini dilakukan agar kementerian/lembaga dapat menjalankan program prioritas pemerintah. Begitu juga dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, anggaran yang sebelumnya terkena efisiensi agar dialokasikan untuk belanja prioritas di kabupaten tersebut.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lombok Utara (KLU), Ardianto menerangkan dengan adanya pembukaan blokir anggaran ini, artinya mulai sekarang kementerian/lembaga, termasuk di daerah agar mengalokasikan keuangan anggaran yang terkena efisiensi ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas. “Kita di daerah juga sejalan dengan itu, dan sudah ada Edaran Menteri Dalam Negeri untuk meminta kepada kita melakukan perubahan anggaran itu lebih cepat,” ujarnya, Jumat (2/5).
Langkah ini sejalan dengan edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta daerah untuk mempercepat perubahan anggaran, dengan target usulan perubahan APBD masuk pada minggu pertama bulan Juli. Namun, Lombok Utara menunjukkan kesiapannya dengan berupaya mempercepat proses pembahasan APBD Perubahan. Langkah ini diambil untuk segera mengalokasikan kembali anggaran efisiensi, termasuk SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan penyesuaian belanja APBD. “Tapi kita juga berusaha lebih cepat dari itu, tidak kita menunggu bulan Juli bahkan kita cepat akan lakukan pembahasan dan perubahan APBD,” katanya.
Pembukaan blokir justru menjadi momentum yang tepat untuk mengarahkan anggaran tersebut pada belanja-belanja yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana sekarang ini darah tengah mempersiapkan diri untuk mengalokasikan anggaran-anggaran hasil efisiensi itu kepada hal yang lebih ditegaskan oleh peraturan menteri dalam negeri tentang hajat daripada efisiensi itu. “Makanya kesempatan ini, kita alokasikan anggaran-anggaran dari hasil efisiensi kita ini untuk menutupi kegiatan yang kemarin kena pemotongan oleh pusat,” tuturnya.
Ardianto juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan APBD Perubahan untuk segera merealisasikan alokasi anggaran yang telah dibuka blokirnya. Langkah cepat KLU ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. “Iya akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi, semakin cepat dialokasikan,” demikian. (dpi)
