Lombok Utara (Inside Lombok) – Kabar mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) beberapa waktu lalu sempat ramai diisukan, apalagi setelah terpilihnya pimpinan baru. Mutasi pejabat merupakan bagian dari proses penyegaran birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan, namun saat ini hal tersebut belum menjadi prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati KLU.
Bupati KLU, Najmul Akhyar mengatakan meskipun peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memungkinkan adanya mutasi kapan saja, pihaknya belum memikirkan langkah tersebut secara mendalam, karena mutasi bukanlah keputusan yang bisa diambil secara terburu-buru.
“Mutasi kan hanya proses penyegaran birokrasi dan itu belum kami fikirkan. Walaupun Kemendagri sekarang boleh melakukan mutasi kapan saja, tentu harus ada hal-hal mendasar yang kami pikirkan terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (4/3).
Bupati Najmul menambahkan, bahwa meski mutasi bisa dilaksanakan kapan saja, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Pihak pemerintah daerah akan tetap mempertimbangkan sejumlah faktor yang sangat penting, seperti kinerja masing-masing individu, kebutuhan organisasi, serta kondisi internal yang ada.
“Yang jelas kalau ada mutasi, fokusnya itu adalah untuk peningkatan kinerja. Semua keputusan yang diambil harus berorientasi pada hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” ungkapnya.
Mutasi di lingkungan birokrasi memang kerap menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penyegaran tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif, baik dari segi layanan publik maupun dalam hal pencapaian program-program pemerintah daerah. Namun, diingatkan bahwa setiap perubahan dalam birokrasi haruslah didasarkan pada analisis yang cermat.
“Kami tidak ingin hanya melakukan mutasi untuk kepentingan administrasi semata, tetapi harus ada tujuan yang jelas, yaitu untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.
Untuk ditekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam setiap langkah yang diambil. Keputusan mengenai mutasi atau pergeseran pejabat, akan tetap melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk masukan dari para pihak yang berkompeten. Meski saat ini mutasi bukan menjadi prioritas, tetapi dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja jajaran pemerintahan. “Evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara rutin, dan apabila diperlukan, perbaikan atau penyegaran akan dilakukan,” demikian. (dpi)
