Lombok Utara (Inside Lombok) – Sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta merapikan data pokok pendidikan (dapodik) jika hendak mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Pasalnya, salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengajuan bantuan adalah ketidaktepatan atau kekeliruan dalam data dapodik.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) KLU, Adenan mencontohkan seperti yang terjadi di SDN 1 Bayan, yang perlu memperbaiki dapodik terkait usulan penambahan atau perbaikan ruang guru yang mengalami kerusakan. “Kenapa bisa (belum cair bantuan, Red)? Karena dana pusat salah satu (syaratnya) adalah dapodiknya harus rapi dan baik. Ternyata di SDN 1 Bayan yang seharusnya butuh ruang guru, ternyata di dapodik tidak kelihatan. Bagaimana bisa mau diberikan bantuan,” ujarnya, Senin (17/3).
Dijelaskan, data yang tidak terupdate atau tidak akurat seringkali menjadi penghalang dalam proses pencairan dana bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
Terkait kondisi di SDN 1 Bayan, sebagaimana diketahui beberapa ruang kelas dan ruang guru hingga kini belum ada sentuhan perbaikan. Padahal kerusakannya sejak gempa 2018 lalu. Akibatnya, mau tidak mau sekolah membuat kelas gemuk agar semua siswa tertampung.
Dalam satu kelas di SDN 1 Bayan seharusnya berisikan 28 orang siswa, tetapi justru dipaksakan terisi hingga 40 orang. Pihak sekolah pun mengajukan penambahan ruangan melalui dapodik, namun tak kunjung ada kejelasan.
“Masalahnya bukan hanya soal proposal, tetapi bagaimana dapodik itu harus terisi dengan data yang benar dan akurat. Setelah Dapodik diperbaiki dan diperbaharui, baru kita bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan,” terangnya.
Di sisi lain, Adenan mengakui meskipun dana pusat adalah sumber yang utama, pemerintah daerah juga memiliki kapasitas untuk menggunakan dana APBD untuk membantu memperbaiki kondisi sekolah. “Kami siap memberikan bantuan dari APBD, tetapi jika sekolah belum memperbaiki dapodik-nya dengan benar, kami harus memberikan waktu bagi mereka untuk melakukan perbaikan tersebut,” imbuhnya.
Dikatakan, dampak dari ketidakakuratan dapodik sangat besar. Ketika data dapodik tidak sesuai, sekolah tidak bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Padahal, sekolah-sekolah yang teliti dalam pengelolaan dapodik dapat memperoleh bantuan yang cukup besar, seperti yang terjadi pada beberapa sekolah lain yang baru saja menerima bantuan.
“Banyak contoh di sekolah lain, baru kemarin kita berikan. Karena guru dan kepala sekolahnya teliti terus melihat perkembangan sekolahnya, sekarang itu hampir sekitar dua miliar sekian,” jelasnya. (dpi)
