Lombok Utara (Inside Lombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan komitmennya menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pasalnya masih banyak warga di KLU yang belum memiliki hunian layak. Upaya Pemkab KLU ini menjadi mendapat angin segar dengan masuknya bantuan dari pemerintah pusat, khususnya melalui program aspirasi DPR RI. Tahun ini, KLU mendapatkan alokasi pembangunan 58 unit rumah layak huni yang didanai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman KLU, Yaya Pradana, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil kerja sama dengan anggota DPR RI, Abdul Hadi. Bantuan tersebut tersebar di enam desa di KLU, menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan. “Diantaranya ada Desa Malaka menerima 13 unit, Desa Sigar Penjalin 12 unit, Desa Segara Katon 8 unit, Desa Sambik Bangkol 14 unit, Desa Dangiang 6 unit, dan Desa Kayangan 5 unit,” ujarnya, Selasa (26/8).
Dikatakan besaran anggaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan. Program ini bersifat stimulan swadaya, yang artinya, masyarakat penerima bantuan juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. “Untuk pembangunan rumah baru dialokasikan Rp50 juta per unit, sedangkan untuk perbaikan diberikan Rp20 juta per unit,” tuturnya.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab KLU juga tidak tinggal diam. Melalui APBD tahun 2025, dialokasikan dana untuk membangun 23 unit RTLH dengan anggaran Rp35 juta per rumah. Berbagai program lain juga turut digalakkan, seperti program Jumat Bedah Rumah (Jubah), serta bantuan dari sektor swasta melalui program CSR Bank NTB Syariah. “Kolaborasi berbagai pihak ini menjadi strategi utama dalam mempercepat penuntasan RTLH. Dengan tambahan bantuan ini, total RTLH yang sebelumnya mencapai angka 7.000 unit di KLU diproyeksikan akan terus menurun secara bertahap setiap tahunnya,” jelasnya . (dpi)
