Lombok Utara (Inside Lombok)- Dermaga Teluk Nare sebagai salah satu akses penyeberangan ke kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air). Direncanakan akan dilakukan pengembangan Dermaga Teluk Nare menjadi pusat ekonomi baru di wilayah barat KLU.
Kepala Dinas Perhubungan KLU, Parihin, mengatakan rencana pengembangan ini sudah digagas sejak lama. Seluruh dokumen, mulai dari Master Plan hingga Feasibility Study (FS), telah rampung dan siap dieksekusi. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 200 miliar, namun proyek ini tidak hanya berfokus pada dermaga. “Dermaga Teluk Nare yang kedepannya akan kita lakukan pengembangan. Kita akan bangun juga kantor terpadu, panggung teater, dan tempat-tempat untuk UMKM, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya, Rabu (27/8).
Untuk mewujudkan rencana tersebut, diperlukan pembebasan lahan tambahan di sekitar dermaga. Menurutnya luas lahan yang dibutuhkan mencapai 5-6 hektar, di luar lahan milik pemerintah seluas 1,3 hektar yang sudah ada. Terkait pembebasan lahan, anggaran disiapkan sebesar Rp9 miliar akan dibagi dalam dua tahap, yakni Rp3 miliar di anggaran perubahan dan sisanya di tahun 2026. “Nanti depan ini ruang tunggu penyeberangan ke Gili. Kemudian sebagian bagunan untuk tempat parkir, sehingga wistawan kita tidak sembarangan parkir di tepi jalan,” ucapnya.
Lebih lanjut, kementerian lembaga di pusat telah beberapa kali mengundang pihaknya untuk presentasi terkait dengan pengembangan Dermaga Teluk Nare ini. Bahkan, ada janji untuk membantu pendanaan dengan syarat lahan sudah disiapkan. “Mudah-mudahan anggaran perubahan ini, dan anggaran murni 2026, sudah bisa dianggarkan dan itu anggarannya diberikan juga dari pusat, khusus dalam rangka pengembangan pariwisata,” imbuhnya.
Meskipun segala persiapan sudah matang, Dinas Perhubungan KLU masih menghadapi satu kendala besar, yaitu status kepemilikan Dermaga Teluk Nare. Pelabuhan ini dibangun oleh kementerian desa pada tahun 2014, namun hingga kini belum dihibahkan kepada Pemda KLU. Kondisi ini membuat Pemda KLU tidak dapat secara resmi menarik retribusi. “Kami sudah mengurusnya, dan dijanjikan paling cepat September ini sudah diserahkan. Saya yakin penyerahan hibah aset ini, dan saya janji kepada bupati, November kita sudah bisa launching dermaga ini,” katanya.
Setelah dermaga diserahkan, barulah Pemda KLU memiliki wewenang penuh untuk melakukan penarikan retribusi. Dengan demikian, pengembangan Dermaga Teluk Nare tidak hanya akan menjadi pusat pariwisata, tetapi juga berpotensi sebagai pelabuhan transit yang mendistribusikan wisatawan ke seluruh wilayah KLU. “Bisa (sekarang pembelian lahan,red) karena disana sudah ada warning. Kami yakin itu akan diberikan,” pungkasnya. (dpi)
