Lombok Utara (Inside Lombok)– Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 mulai dibahas. Langkah ini merupakan amanat Undang-Undang yang bertujuan menyelaraskan siklus perencanaan dan penganggaran daerah dengan kondisi terkini, termasuk perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Wakil Bupati Lombok Utara (KLU), Kusmalahadi Syamsuri, mengungkapkan bahwa dinamika ekonomi, baik nasional maupun daerah, hingga semester pertama 2025 masih dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik. Mulai dari inflasi, daya beli masyarakat, stabilitas harga, hingga investasi, semuanya menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, tidak hanya itu, dinamika politik juga turut mempengaruhi stabilitas daerah. “Diperlukan sinergi yang solid agar setiap perbedaan pandangan dapat diarahkan menuju konsensus yang berpihak pada kepentingan rakyat KLU,” ujarnya, pada Rapat Paripurna DPRD KLU, Kamis (4/9).
Di tengah tantangan tersebut, disebutkan kinerja ekonomi KLU tetap menunjukkan tren positif. Hal ini berkat peningkatan aktivitas di sektor pariwisata, pertanian, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Ini menjadi modal penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah tantangan global yang terus bergerak dinamis,” terangnya. Perubahan APBD perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi riil dan kebutuhan aktual daerah, termasuk pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. “Pemda sudah menyiapkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS 2025 yang akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan,” jelasnya.
Sementara itu, proyeksi pendapatan belanja serta pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan hasil audit dan kondisi riil keuangan daerah. Perubahan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan “Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, mari kita wujudkan APBD perubahan tahun 2025 sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat KLU,” pungkasnya. (dpi)
