Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD Lombok Utara mendukung rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) hingga ke tingkat desa. Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, Kamis (19/2), sebagai upaya memperluas akses penerangan hingga pelosok.
Artadi menilai penerangan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau jalur nasional. Ia mencontohkan keberhasilan daerah lain dalam menerapkan skema serupa.
“Masyarakat sangat membutuhkan ini. Kita ingin Lombok Utara terang benderang sampai ke desa-desa. Kami di legislatif mendorong penuh agar rencana ini segera dieksekusi,” ujarnya.
Menurutnya, skema KPBU memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi daerah di tengah keterbatasan APBD. Melalui pola tersebut, pembangunan infrastruktur skala besar dapat dilakukan tanpa membebani anggaran secara drastis di awal, serta meminimalkan risiko operasional karena tanggung jawab perawatan dan penggantian perangkat berada pada badan usaha mitra.
“Kemudian penggunaan lampu LED dan sistem smart lighting diproyeksikan mampu menekan biaya listrik sekaligus meningkatkan efisiensi energi,” jelasnya.
Ia juga menyebut proyek jangka panjang tersebut berpotensi membuka peluang kerja bagi tenaga lokal dalam operasional dan pemeliharaan. “Jika kontrak berjalan 20 tahun, SDM lokal kita akan terlatih secara profesional. Jadi, tidak ada ruginya bagi Pemda. Justru ini investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan,” terangnya.
Saat ini, rencana KPBU APJ masih dalam tahap kajian dan perencanaan oleh pihak eksekutif. Komisi II DPRD KLU memastikan akan mengawal proses tersebut agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berdampak pada keamanan serta kenyamanan mobilitas masyarakat.
“Intinya kami di Komisi II sepakat dan mendorong penuh terhadap langkah Bupati dalam mendorong percepatan KPBU APJ,” pungkasnya.
