Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapatkan kritikan serta peringatan dari Komisi III DPRD setempat, terkait arah kebijakan hilirisasi industri produk pangan lokal. DPRD menilai sebaiknya pemda memprioritaskan dukungan penuh pada komoditas yang menjadi andalan petani setempat.
Beberapa komoditas yang ada dan banyak petani menanam, diantaranya porang, jagung, kopi, dan kakao. Bukan alih-alih terlalu fokus pada komoditas baru. Seperti mengenai dukungan kebijakan untuk komoditas kacang Sacha Inchi di tahun 2026. Di mana komoditas ini dapat dukungan kebijakan dari Bappeda NTB.
“Menurut kami ini sesuatu yang bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau juga membantu hilirisasi industri komoditas lain yang banyak dilakoni dan teruji. Fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal yang sudah ada,” ujar Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, Selasa (15/7).
Dikatakan, komoditas seperti porang yang melimpah di KLU, sangat perlu ditingkatkan nilai tambahnya. Yakni dengan mendekatkan industri hilir kepada masyarakat, khususnya melalui kelompok-kelompok petani yang memang memiliki komitmen kuat untuk melakukan pengolahan. “Kami di DPRD tidak ingin bantuan industri hanya sekadar formalitas. Tapi pentingnya pembinaan berkelanjutan setelah penyaluran bantuan,” ucapnya.
Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melakukan verifikasi dan validasi sebelum bantuan disalurkan, guna memastikan kelompok penerima benar-benar memiliki embrio usaha yang siap dikembangkan. Pasalnya, selama ini belum nampak ada bantuan industri hilir baru yang betul-betul berjalan dan memberi nilai tambah kepada warga. “Indikator kita jelas, bantuan mesin dan peralatan harus mampu mengangkat derajat ekonomi, lebih-lebih menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” bebernya.
Komisi III DPRD KLU mendesak seluruh OPD yang akan mengusulkan program bantuan agar benar-benar memahami potensi kelompok ekonomi di masyarakat. Ia percaya,bantuan yang tepat sasaran akan menjadi langkah efektif bagi Pemda dalam memperbaiki kualitas ekonomi warganya. Selain itu, mendorong Pemda KLU untuk meminimalisir pengiriman bahan mentah ke luar daerah.
“Dengan cara menciptakan terobosan program yang mendukung pengolahan bahan mentah di tingkat lokal, dan menghubungkan komoditas setengah jadi tersebut ke pasar di luar daerah. Memang kita tidak bisa melarang pengiriman barang mentah keluar, tapi kita perlu intervensi,” demikian. (dpi)
