Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem di kabupaten tersebut, hingga mencapai 0 persen. Namun untuk di tahun ini target tersebut masih sulit untuk dicapai. Bahkan tahun ini saja belum semua masyarakat miskin ekstrem dapat di intervensi untuk penanganannya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) KLU, Faturrahman mengatakan penduduk miskin ekstrem di KLU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 1.045 orang. Dari jumlah tersebut, ada beberapa program yang sudah diintervensi, khusus Dinas Sosial berupa pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa sembako.
Pada tahun ini diberikan kepada 225 orang dan juga diberikan alat masak berupa kompor gas, tabung dan peralatannya. Dari data 1.045 orang itu ada 300 orang yang tidak punya alat masak sama sekali. Dan 500 orang masih tinggal di rumah tidak layak huni dan ada beberapa lansia yang masih numpang di keluarganya.
“Itu yang masih kita tangani tahun ini, untuk mencapai target 0 persen di 2024 agak sulit kita memenuhi. Tahun ini juga belum bisa kita intervensi semua. Dari 1.045 orang, sebetulnya masih bisa kita berikan bantuan berupa modal usaha. Tapi itu yang belum kita lakukan,” ujarnya, Senin (18/11).
Dijelaskan, pada tahun ini belum semua bisa diintervensi karena keterbatasan anggaran terbatas. Dimana pihaknya hanya mampu memberikan bantuan penanganan kemiskinan ekstrem dari data 1.045 orang, hanya 625 orang dan memang melihat kriteria kemiskinan ekstrem ini dari kondisi rumahnya. Dimana sebagian besar mereka tidak punya rumah, menumpang di keluarga, rumah tidak layak huni, tidak memiliki aset dan tidak memiliki pekerjaan.
“Dari kriteria tersebut dikategorikan miskin ekstrem, itu yang kita intervensi. Untuk sisanya yang belum (di intervensi,red) kita akan prioritaskan tahun depan, kita masih memikirkan skema atau pola bantuan berupa apa, yang kita berikan tahun depan,” ungkapnya.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem yang harus diberikan bantuan yakni berupa pemenuhan kebutuhan dasarnya, karena memang mereka sama sekali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Makanya dari itu harus terus berikan, ada juga yang usianya masih produktif itu yang akan dicoba berikan pelatihan.
“Kita asesmen minat dan bakatnya apa, setelah itu kita berikan pelatihan, setelah itu kita berikan modal. Mungkin kedepan bisa kita dikerjasamakan dengan perindustrian, dinas tenaga kerja, BLK,” tuturnya.
Kendati demikian, untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan juga oleh beberapa OPD. Salah satunya adalah dinas PUPR bidang permukiman untuk rumahnya dan untuk pertaniannya di Dinas Pertanian. Artinya tidak hanya di Dinas Sosial saja, sehingga pengentasan angka kemiskinan semakin mampu mencapai targetnya. “Tahun ini kita juga ada anggaran untuk verifikasi dan validasi. Data dari 1.045 ini dan mudah-mudahan bisa berkurang, tahun depan bisa kita keluarkan,” pungkasnya. (dpi)
