Lombok Utara (Inside Lombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, angka kemiskinan di KLU turun drastis hingga 3,22 persen.
Penurunan signifikan tersebut menobatkan KLU sebagai kabupaten paling progresif dalam menurunkan angka kemiskinan, membuka peluang untuk keluar dari daftar daerah termiskin di NTB dalam beberapa tahun ke depan.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Keberhasilan ini berkat kerja sama semua pihak, baik pemerintah eksekutif, legislatif, maupun seluruh komponen masyarakat. Jika melihat KLU pada tahun 2024, angka kemiskinan berada di angka 23,96 persen, namun berhasil ditekan hingga 20,74 persen di tahun 2025.
“Jika angka ini kami pertahankan secara konsisten, maka kami yakin dua atau tiga tahun kedepannya KLU tidak akan lagi menjadi daerah termiskin di NTB,” ujarnya, Senin (22/9).
Penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan ini didorong oleh beberapa hal. Salah satunya peningkatan produktivitas dan pergerakan ekonomi di KLU. Dimana data dari kepala Samsat menunjukkan bahwa KLU menjadi kabupaten dengan angka pembelian sepeda motor terbanyak di NTB. Meskipun bersifat konsumtif, hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup baik.
“Bahkan Camat Kayangan menyampaikan, data belanja online di Kecamatan Kayangan saja per bulan mencapai akumulasi Rp3 miliar. Ini menunjukkan sirkulasi ekonomi masyarakat kita cukup tinggi,” ungkapnya.
Namun, ia tetap mengingatkan masyarakat agar tidak hanya fokus pada hal-hal konsumtif. “Saya berpesan kepada masyarakat, jangan sampai orientasi kita hanya hal-hal konsumtif saja, tapi mari arahkan kepada hal-hal produktif demi ketahanan ekonomi kita semua,” imbuhnya.
Di sisi lain, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ini. Sehingga tahun ini berada pada posisi yang cukup menggembirakan. Untuk itu, Najmul menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki agenda penanggulangan kemiskinan, bahkan bagi OPD yang secara struktural tidak berurusan langsung dengan isu tersebut.
“Contohnya, dinas perhubungan. Mereka bisa menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan para pengemudi ojek dan sopir,” terangnya.
Sementara itu, dinas perizinan diinstruksikan untuk menyederhanakan proses perizinan agar masyarakat lebih mudah memulai usaha. Pemerintah juga berencana menambah frekuensi acara bursa kerja (job fair) menjadi dua kali setahun. “Bayangkan, sekali saja kita laksanakan job fair, 900 lapangan kerja tersedia. Bagaimana jika dua kali setahun?” tuturnya.
Lebih lanjut, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperbanyak acara yang mendatangkan banyak orang seperti Car Free Day (CFD) dan berbagai festival budaya. “Intinya bisa menghadirkan banyak orang, sehingga UMKM kita punya pasar untuk mengeluarkan produk mereka,” demikian. (dpi)
