Lombok Utara (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan pengamanan selama Ramadan dan Idulfitri di beberapa titik rawan yang berpotensi adanya perbuatan melanggar hukum. Pasalnya, pada momentum tersebut biasanya banyak terjadi hal-hal tidak diinginkan.
Guna melakukan pengamanan dan pengawasan, Satpol PP KLU pun sudah menurunkan 126 personel untuk melakukan patroli pada siang hari dan malam hari. Kasat Pol PP KLU, Totok Saputra menjelaskan pihaknya telah menerima surat edaran Bupati KLU nomor 100.34/66 bupati 2025 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum selama bulan ramadhan dan idul fitri.
Menindaklanjuti adanya surat edaran tersebut, sejumlah kegiatan dilakukan, salah satunya adalah pengamanan di sejumlah titik rawan di wilayah KLU. “Kita mengawasi area-area yang kita anggap selama ini berpontensi dilakukan perbuatan yang melanggaran norma atau hukum. Itu ada di beberapa titik yang rawan, seperti ada di Pelabuhan Carik, Teluk Nare karena sepi di situ, dan Terminal Bangsal,” ujarnya, Senin (10/3).
Pihaknya juga akan melakukan pembubaran balap liar yang mungkin terjadi, seperti di wilayah Pantai Impos menjadi lokasi baru, serta di Telaga Cinta dan diwilayah rest area Bayan. “Kalau balap liar itu sifatnya belum kita temukan melakukan, tapi kita membubarkan sebelum terjadi. Termasuk di area masuk kantor bupati ini sering dijadikan tempat ngumpul anak-anak muda, tetap kita pantau dan kita bubarkan,” terangnya.
Totok mengungkapkan, sebelum dilaksanakan pengamanan tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap surat edaran bupati tersebut. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap isi dari surat edaran tersebut. Antara lain, patroli di siang hari terhadap restoran atau rumah makan, kemudian patroli malam juga rutin setiap harinya. Dalam hal ini, pihaknya juga koordinasi dengan pihak kepolisian.
“Selain itu kita juga melakukan himbauan ke hotel hotel, terutama kos kosan agar terutama pemilik ini lebih menjaga kepada situasi di lingkungannya supaya tidak dilakukan hal hal menjurus ke perbuatan asulisa,” demikian. (dpi)
